Sanur, Poros Nusantara – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di provinsi Bali menyambut baik kebijakan pemerintah terkait menurunkan pajak penghasilan (PPh) final UMKM, dari semula 1 pesen menjadi 0,5%, mulai 1 Juli 2018 yang tertuang dalam PP No 23/ 2018.
Antusiasme tesebut dibuktikan oleh ribuan UMKM yang memadati acara sosialisasi PPh Final UMKM 0,5% tersebut yang dilakukan Presiden Jokowi di Sanur, Bali, Sabtu (23/6). Sosialisasi tesebut juga dihadiri Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga.
Pada kesempatan tersebut Presiden Jokowi mengajak para pelaku UMKM agar selalu taat membayar pajak. Presiden juga mengaku lahirnya kebijakan itu karena adanya aspirasi yang kuat dari para pelaku UMKM yang disuarakan dalam setiap melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah.
“Saya minta agar dihitung berapa penurunannya. Setelah dihitung-hitung akhirnya diturunkan menjadi 0,5%. Aturannya sudah ada revisi, dari PP 46 Tahun 2013 menjadi PP 23 Tahun 2018. Sudah saya tandatangani dan sudah saya luncurkan kemarin (Jumat, 22/6) di Surabaya,” kata Presiden.
Masih tegas Presiden tujuan penurunan pajak UMKM adalah untuk meringankan biaya agar pelaku usaha UMKM tumbuh. Sehingga pelaku usaha mikro akan meloncat menjadi usaha kecil, usaha kecil naik jadi usaha menengah dan usaha menengah naik jadi usaha besar.
Sementara Menko Perekonomian Darmin Nasution menambahkan, keluarnya PP 23/2018 memang untuk menurunkan dan memudahkan pajak UMKM. Sebab, kata dia UMKM mendominasi perekonomian nasional, sehingga harus difasilitasi dan diberi keringanan serta kemudahan dalam hal pembayaran pajak.
“Tujuan lainnya adalah agar masyarakat bisa berperan dalam kegiatan ekonomi formal, lebih memberikan keadilan, memudahkan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, hingga agar UMKM mampu berkontribusi terhadap perekonomian negara,” ujarnya.
