PELALAWAN RIAU, POROS NUSANTARA – Pemerintah Kabupaten Pelalawan melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek), Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bertempat di Aula Bappeda Pangkalan Kerinci, Jumat (16/03).
Narasumber dalam sosialisasi ini Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Pemerintahan Setda Kota Bandung yakni Medi Mahendra Ap SSos MSI, mengatakan SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosesur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran dan pengklasifikasian kinerja instansi pemerintah, sedangkan akuntabilitas merupakan salah satu asas umum dalam penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan hasil akhirnya kepada masyarakat.
Ia menambahkan Pelaksanaan sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dengan tujuan untuk memperkuat komitmen pimpinan dan penguatan kapasitas bagi para kepala SKPD karena berkaitan erat dengan pemahaman tanggung jawab termasuk evaluasi kinerja dan capaian kinerja, untuk mencapai sistem manajemen kinerja melalui tiga aspek yaitu, pemenuhan formalitas, kualitas dan implementasi manajemen atau perbaikan berkelanjutan, intinya untuk memperbaiki manajemen di instasi pemerintahan. Sistem management dalam aplikasi E-SAKIP terdiri dari Dokumen Perencanaan dan Keuangan.
E-Planning akan terintegrasi bila diawal perencanaan sudah berjalan dengan baik. Pejabat di Lingkungan Pemkot Bandung juga mengatakan para Aparatur Sipil Negara (ASN) setingkat Kasubbag Program tidak perlu lagi dipusingkan dengan hasil laporan RPJMD dan laporan lainnya, waktu yang dipakai untuk mengintegrasikan pekerjaan ini sangat singkat, mungkin biasanya para kasubbag program bisa melakukan pekerjaan sampai empat bulan, dengan mengapilkasikan SAKIP pekerjaan perencanaan bisa dilakukan dalam waktu satu hari hanya butuh waktu dua jam. Dalam sosialisasi ini dipaparkan juga pengaplikasian Sistem Informasi yang terintegrasi dengan E-SAKIP. Pengaplikasian E-SAKIP yang terintegrasi ini merubah pola Kebiasaan ASN agar memiliki kinerja yang terukur dan dapat dipertanggung jawabkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
