Pada kesempatan tersebut juga dibuat kesepakatan bersama terkait percepatan pembentukan BLUD-DB di Kabupaten Buton Utara. Hal tersebut dilakukan agar progres pembentukan BLUD-DB bisa diawasi setiap tahapannya, serta sebagai wujud keseriusan pemerintah daerah Buton Utara dalam membentuk BLUD DB di wilayahnya.
Sementara Bupati Buton Utara, Abu Hasan mengungkapkan bahwa kondisi KUMKM di daerahnya rata-rata cenderung belum berkembang. Kata Hasan permasalahan utama yang dihadapi KUMKM karena terkait sulitnya akses permodalan. Hal inilah yang menjadi alasan mendasar dibentuknya BLUD-DB di Kabupaten Buton Utara.
“Saya merupakan Bupati pertama yang berkunjung ke kantor LPDB-KUMKM untuk melakukan konsultasi terkait Pembentukan BLUD Dana Bergulir dan kemungkinan terjalinnya kerjasama dengan LPDB-KUMKM apabila BLUD tersebut nanti berhasil dibentuk,” katanya.
Menurutnya, sumber daya alam di Buton Utara sangat melimpah, namun untuk mengelolanya diperlukan sumber permodalan. Maka kehadiran BLUD-DB diharapkan bisa menjawab kebutuhan permodalan pelaku UMKM yang mengolah komoditi Buton Utara.
“Ini sudah menjadi tugas kita bersama untuk dapat mengelolanya dengan baik demi kesejahteraan masyarakat Buton Utara. Namun demikian, perlu permodalan untuk dapat melakukannya,“ katanya.
Sebagai bentuk dukungan pembentukan BLUD-DB di Kabupaten Buton Utara ini, Hasan menyampaikan langkah utama yang harus disiapkan adalah payung hukum. Selain akan membuat peraturan bupati (perbub), Hasan juga mengaku akan menyiapkan Peraturan Daerah (Perda).
Jelas Bupati lagi, produk unggulan Buton Utara adalah pertanian organik. Kebijakan pemerintah untuk mendukung program tersebut adalah dengan Program Eksplorasi Lahan dan subsidi bagi para petani (bibit, lahan, dan pupuk). Hadirnya BLUD-DB akan semakin memperkuat akses permodalan bagi para petani,” pungkasnya. (PR).
