Porosnusantara.co.id | JAKARTA | Beredar kabar tentang adanya Isyu bahwa gubernur DKI akan menghadiri Pelantikan dan atau pengukuhan lembaga adat Betawi di Balai Agung, tokoh kritis, Jalih Pitoeng, ingatkan gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar tidak gegabah dalam melangkah.
Hal tersebut disampaikan oleh ketua umum FORMASI Jalih Pitoeng disela-sela kehadirannya dalam persidangan Pra Pradilan dokter Tifa dan Roy Suryo di pengadilan negeri Jakarta Selatan.
Menurut Ketua umum Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi sekaligus pendiri Jalih Pitoeng Centre tersebut, bahwa masalah adat adalah masalah yang sangat sakral.
Sehingga, menurutnya, gubernur hanyalah pejabat eksekutif ditanah Betawi dan bukan sebagai tokoh adat Betawi. Maka, menurut Jalih Pitoeng, gubernur harus berhitung secara cermat dan penuh kehati-hatian dalam mengambil langkah, sikap dan kebijakan sebelum memutuskan sesuatu terkait keadatan ditanah Betawi.
“Lembaga Adat Betawi, bukan hanya milik Bamus Betawi dan beberapa organisasi yang ada didalamnya,” ungkap Jalih Pitoeng, Jum’at (21/08/2026).
“Apalagi saat ini Bamus Betawi sedang dirundung isyu dugaan manipulasi dan korupsi pada acara Lebaran Betawi,” kata Jalih Pitoeng.
“Jika sandarannya hanya tertuju pada organisasi semata, lalu bagaimana jika saya membentuk ratusan organisasi dalam sehari?,” Jalih Pitoeng melempar tanya.
“Bukan begitu boss,” sindir Jalih Pitoeng pada wartawan.
“Sehingga gubernur DKI Jakarta Pramono Anung jangan gegabah dalam mengambil langkah, sikap dan kebijakannya terkait lembaga adat,” pinta Jalih Pitoeng mengingatkan.
“Karena lembaga adat bukan lembaga politik,” imbuh ya menegaskan.
Jalih Pitoeng juga menyampaikan tentang dukungannya terhadap berbagai keputusan gubernur terkait kewenangannya sebagai kepala daerah yang telah disetujui oleh DPRD sebagai mitra kerjanya yang mewakili rakyat Jakarta.
