Porosnusantara.co.id |Jakarta – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan kesiapan pemerintah untuk memfasilitasi aspirasi dan masukan dari Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) terkait perlindungan hak royalti bagi para pencipta lagu.
“Kami tentu memfasilitasi apa yang menjadi harapan dari AKSI dan nanti akan kita sampaikan kepada pihak-pihak terkait, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM serta Badan Legislasi DPR,” kata Fadli Zon dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat ekosistem musik nasional agar lebih sehat, adil, proporsional, serta mampu memberikan solusi bagi seluruh pelaku industri musik.
Fadli menilai keberadaan ekosistem musik yang baik sangat penting untuk mendukung perkembangan musik Indonesia agar semakin pesat, berkelanjutan, dan mampu bersaing di tingkat global.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum AKSI Satriyo Yudi Wahono, yang dikenal sebagai Piyu Padi, menyampaikan bahwa melalui Kongres Nasional Komposer Seluruh Indonesia, pihaknya berharap dapat mengembalikan mandat, hak, dan kedaulatan para pencipta lagu.
Di hadapan jajaran Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Piyu menegaskan pentingnya kedaulatan pencipta lagu atas karya mereka.
“Pencipta lagu memiliki hak privat atas karya mereka. Hak itu tidak boleh diambil alih, direduksi, atau dipaksakan secara sewenang-wenang oleh pihak mana pun, termasuk oleh lembaga tertentu,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya mengembalikan mandat Undang-Undang Hak Cipta agar tetap berjalan sesuai koridor hukum. Menurutnya, setiap pihak yang menggunakan atau memanfaatkan karya musik wajib memperoleh izin dari penciptanya.
“Ini sebenarnya adalah upaya untuk mengembalikan mandat Undang-Undang Hak Cipta ke jalur yang benar,” kata Piyu.
Selain itu, AKSI juga mengusulkan pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) khusus untuk pertunjukan musik. Langkah ini dinilai mendesak karena selama ini banyak konser atau pertunjukan musik yang menggunakan karya para komposer tanpa izin yang jelas.
“Ini kami anggap darurat, karena banyak pertunjukan musik yang menggunakan karya para komposer tanpa izin yang semestinya,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina AKSI Ahmad Dhani menegaskan bahwa perjuangan organisasi tersebut akan terus berlanjut, terutama untuk memastikan perlindungan hak komposer dalam penyelenggaraan konser musik.
“Kita akan terus memperjuangkan agar setiap konser mendapatkan izin dari para pencipta lagu,” kata Ahmad Dhani.
