Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mendukung optimalisasi kinerja KUR_
Jakarta_Pemerintah terus menunjukkan keberpihakan terhadap pemerataan akses pembiayaan usaha kepada usaha kecil, mikro, dan menengah. Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Secara kumulatif total akad untuk kredit usaha rakyat (KUR) dari Agustus 2015 sampai dengan 31 Mei 2019 sebesar Rp 399,3 triliun dengan non-performing loan (NPL) sebesar 1,36%. Hal ini menunjukkan bahwa kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet sangat kecil, dan jauh dari batas maksimal rasio kredit bermasalah atau NPL Bank Indonesia sebesar 5 persen. Hal tersebut disampaikan I Ketut Diarmita, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Kementan di ruang kerjanya (17/07/2019).
Menurutnya, pada tahun 2019, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM telah menetapkan minimal sebesar 60% dari target penyaluran KUR tahun 2019 sebesar Rp 140 triliun diperuntukkan bagi sektor produksi. Capaian penyaluran KUR sektor produksi tahun 2019 sampai dengan 31 Mei 2019 tercatat sebesar 43% dan sektor non produksi tercatat sebesar 57%, dengan realisasi KUR mencapai Rp 65,9 triliun (47,1% dari target tahun 2019) yang diberikan kepada 2.373.027 debitur yang terdiri dari KUR Mikro (65%), KUR Kecil (34,64%), dan KUR TKI (0,35%).
Lanjut Ketut, dukungan Pemerintah terhadap usaha peternakan skala UMKM sangat besar untuk dapat mengakses KUR, khususnya untuk peternakan sapi dengan adanya KUR Khusus yang memungkinkan peternak mengakses pembiayaan untuk pengingkatan skala usaha yang layak secara bersama dalam kelompok, dan dapat bermitra dengan perusahaan peternakan atau bidang lainnya sebagai penjamin pasar (off taker) dan atau penjamin kredit (avalis).
