Apabila seseorang menjadi korban perdagangan orang, pelaku dapat dijerat dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Masyarakat diminta tidak takut melapor apabila mengetahui adanya dugaan perekrutan ilegal, penyekapan, eksploitasi, maupun pengiriman pekerja secara tidak sah.
Penanganan TPPO membutuhkan koordinasi antara kepolisian, pemerintah daerah, Imigrasi, instansi ketenagakerjaan, serta lembaga perlindungan korban.
Pencegahan harus dilakukan sejak dini agar masyarakat tidak menjadi korban jaringan perdagangan orang.
Seminar ini menjadi momentum penting untuk membangun kesadaran bersama bahwa perlindungan pekerja migran Indonesia bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah hingga tingkat desa.
Singkawang, Sambas, dan Bengkayang memiliki masyarakat yang perlu mendapatkan akses informasi yang benar mengenai prosedur bekerja ke luar negeri.
Karena itu, peran kepala desa, lurah, camat, organisasi masyarakat, LBH, media, kepolisian, dan instansi terkait sangat dibutuhkan.
Jangan sampai masyarakat baru mendapatkan perhatian setelah menjadi korban penipuan, kekerasan, eksploitasi, atau perdagangan orang.
Diperlukan langkah konkret berupa sosialisasi berkelanjutan, pengawasan perekrutan, pendataan calon pekerja migran, kemudahan pengaduan, serta pendampingan hukum bagi masyarakat yang mengalami permasalahan.
Perlindungan pekerja migran bukan sekadar persoalan administrasi keberangkatan, melainkan menyangkut keselamatan manusia, kepastian hukum, martabat, dan masa depan keluarga Indonesia.
Melalui seminar ini diharapkan lahir sinergi dan komitmen bersama untuk mewujudkan pekerja migran Indonesia yang terlindungi, berkompeten, serta bekerja secara prosedural dan bermartabat.
