“Semua instansi terkait harus membangun kerja sama dan koordinasi yang kuat. Pemerintah daerah, pemerintah desa, kepolisian, Imigrasi, BP3MI, organisasi masyarakat, serta lembaga bantuan hukum harus mengambil peran masing-masing untuk meminimalisir kasus-kasus pekerja migran Indonesia.”
Ia juga mengingatkan agar pemerintah desa dan kecamatan lebih aktif memberikan edukasi kepada masyarakat sebelum memutuskan bekerja ke luar negeri.
Menurutnya, jangan sampai masyarakat menjadi korban penipuan dan perdagangan orang hanya karena tergiur janji pekerjaan dan penghasilan besar.
Sambutan Wali Kota Singkawang yang diwakili oleh Muslimin, M.Si., selaku Asisten II, menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia.
Dalam sambutan yang disampaikan, pemerintah daerah memandang bahwa pekerja migran merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik.
Namun, kesempatan bekerja di luar negeri harus diikuti dengan pemahaman mengenai prosedur penempatan, kelengkapan dokumen, perjanjian kerja, serta perlindungan hukum.
Pemerintah daerah juga diharapkan memperkuat koordinasi dengan pemerintah kecamatan, kelurahan, desa, serta instansi vertikal untuk melakukan pendataan dan sosialisasi kepada masyarakat.
Jangan sampai masyarakat berangkat bekerja ke luar negeri tanpa mengetahui perusahaan yang memberangkatkan, negara tujuan, jenis pekerjaan, maupun perlindungan yang seharusnya mereka terima.
Pemerintah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan yang tidak jelas dan segera melaporkan apabila menemukan indikasi perekrutan ilegal maupun perdagangan orang.
Perlindungan pekerja migran bukan hanya berbicara mengenai keberangkatan, tetapi juga mencakup perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah kembali ke Indonesia.
