Sementara itu, Hery Pranowo, S.E., M.Si., selaku Kepala Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian, memberikan penjelasan mengenai kewenangan dan fungsi keimigrasian dalam pengawasan lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa keimigrasian merupakan hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Dalam konteks perlindungan pekerja migran, aspek keimigrasian menjadi salah satu bagian penting, terutama berkaitan dengan dokumen perjalanan, pemeriksaan keberangkatan, serta pengawasan terhadap indikasi penyalahgunaan dokumen perjalanan.
Masyarakat harus memahami bahwa paspor bukan sekadar dokumen perjalanan, tetapi merupakan dokumen resmi negara yang penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan hukum.
Calon pekerja migran juga harus memastikan bahwa keberangkatan dan penempatan kerja dilakukan melalui mekanisme yang sah.
Pengawasan keimigrasian diharapkan dapat mendukung upaya pencegahan keberangkatan nonprosedural serta mempersempit ruang gerak pihak-pihak yang berupaya memanfaatkan masyarakat untuk kegiatan perdagangan orang.
Dalam pemaparan mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), pihak Polda Kalimantan Barat Ipda. Rega Nuari Pratama memberikan penjelasan tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap masyarakat, khususnya calon pekerja migran Indonesia.
TPPO merupakan kejahatan serius yang dapat terjadi melalui proses perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan tujuan eksploitasi.
Modus yang perlu diwaspadai antara lain tawaran pekerjaan bergaji tinggi, perekrutan tanpa prosedur resmi, penggunaan dokumen palsu, penipuan identitas perusahaan, hingga pemberangkatan korban melalui jalur yang tidak sesuai ketentuan.
