GoPro mendesak Polri mengusut perkara ini secara menyeluruh. Tidak hanya mengungkap siapa pelaksana penyadapan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya pemberi perintah, pendanaan, jaringan, serta aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.
Apabila ditemukan bukti yang cukup, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum, tanpa pengecualian.
Bagi GoPro, loyalitas kepada Presiden Prabowo bukan berarti memberikan cek kosong kepada siapa pun yang berada di sekitar kekuasaan. Loyalitas sejati justru harus diwujudkan melalui komitmen menjaga konstitusi, keamanan negara, dan pemerintahan yang sah.
Ujian Kesetiaan terhadap Negara dan Konstitusi
GoPro menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh berubah menjadi sekadar polemik atau permainan saling lempar tuduhan antarelite politik. Aparat penegak hukum harus bekerja berdasarkan bukti, bukan tekanan maupun kepentingan politik.
Publik berhak mengetahui siapa yang berada di balik dugaan penyadapan tersebut, apa motifnya, dan apakah terdapat kepentingan tertentu yang hendak dicapai melalui tindakan itu.
Bagi GoPro, apabila dugaan pengkhianatan terhadap Presiden dan negara terbukti, tidak boleh ada kompromi dalam penegakan hukum.
Jabatan politik bukan kekebalan hukum. Kekuasaan bukan perlindungan. Dan tidak seorang pun boleh merasa lebih tinggi daripada konstitusi.
