Bahkan terhadap program yang pernah ia kritik, posisi Rocky kini seharusnya semakin terukur. MBG, misalnya, tidak cukup dinilai hanya dari slogan politik ataupun popularitasnya. Yang harus diuji adalah manfaatnya bagi rakyat, kualitas pelaksanaannya, efisiensi anggaran, mekanisme pengawasan, potensi penyimpangan, serta kesesuaiannya dengan tujuan konstitusional. Begitu pula Koperasi Desa Merah Putih. Perdebatan publik seharusnya bergerak dari sekadar “pro” atau “kontra” menuju pertanyaan yang lebih substantif: apakah desain, pembiayaan, pelaksanaan, dan pengawasannya benar-benar menghasilkan kemaslahatan bagi masyarakat? Kritik yang matang justru bekerja pada wilayah seperti itu.
Ada pula jebakan yang tidak kalah serius: kekuasaan sering kali tidak perlu membungkam seorang kritikus. Cukup dengan membuatnya nyaman. Seorang intelektual tidak selalu kehilangan independensi karena diperintah untuk diam; terkadang ia kehilangan independensi karena terlalu menikmati akses.
Karena itu, ancaman terbesar bagi seorang kritikus yang masuk Istana bukan semata-mata tekanan politik, melainkan kemungkinan bahwa ia perlahan mulai membenarkan apa yang dahulu ia pertanyakan. Kritik tidak mati ketika seseorang masuk kekuasaan; kritik mati ketika keberanian untuk berbeda pendapat ikut ditinggalkan di pintu Istana.
Maka publik juga harus memberikan ruang yang fair. Jangan setiap kedekatan dengan Presiden langsung dianggap sebagai pengkhianatan terhadap gagasan. Sebaliknya, jangan pula setiap kritik Rocky setelah berada di Istana otomatis dianggap sebagai bukti independensi. Keduanya sama-sama harus diuji. Demokrasi membutuhkan skeptisisme, tetapi skeptisisme juga harus tunduk pada fakta. Rocky berhak membuktikan dirinya melalui kerja; publik berhak menilai melalui hasil.
