Bagi Rocky, persoalannya bukan sekadar teknis program, melainkan bagaimana kebijakan diterjemahkan dari mandat konstitusi. Dengan demikian, masuknya Rocky ke Wantimpres justru menciptakan ruang untuk menguji apakah gagasan tersebut berhenti sebagai wacana atau dapat menjadi pertimbangan konkret bagi Presiden.
Di sinilah makna sebuah jabatan penasihat harus ditempatkan secara proporsional. Wantimpres bukan panggung untuk mempertontonkan siapa yang paling keras mengkritik Presiden. Ia adalah ruang untuk memberikan pertimbangan. Rocky sendiri setelah dilantik menyatakan bahwa fungsi Wantimpres adalah bersikap kritis terhadap kebijakan, bukan sekadar melakukan kritik dari luar. Pernyataan itu penting karena mengandung konsekuensi etis: kritik harus berubah menjadi pertimbangan yang berbasis argumen, data, konstitusi, kepentingan publik, dan kemungkinan solusi.
Persoalannya, kritik yang selama ini terdengar lantang harus menghadapi kenyataan yang jauh lebih rumit ketika masuk ke meja kekuasaan. Di luar pemerintahan, seseorang dapat mengatakan sebuah kebijakan salah. Di dalam pemerintahan, ia harus menjelaskan mengapa salah, apa akibatnya, apa alternatifnya, berapa biayanya, bagaimana hukumnya, siapa yang terdampak, dan bagaimana memperbaikinya. Di sinilah intelektualitas diuji bukan oleh tepuk tangan penonton, tetapi oleh kualitas argumentasi ketika berhadapan dengan keputusan nyata.
Karena itu, publik sebenarnya tidak perlu sibuk mencari tahu apakah Rocky telah “berubah”. Pertanyaan yang lebih bermutu adalah: apa yang akan dilakukan Rocky dengan akses barunya? Apakah ia akan menjadi penambah suara bagi keputusan yang sudah dikehendaki? Ataukah ia akan menjadi suara korektif ketika kebijakan pemerintah menyimpang dari tujuan konstitusional? Dua kemungkinan itu sama-sama terbuka. Dan hanya rekam jejak setelah ia bekerja di Wantimpres yang dapat menjawabnya.
