2. Pencabutan Moratorium SPPG
Presidium mendesak pencabutan moratorium pendirian SPPG, khususnya bagi mitra yang telah memiliki surat keputusan (SK) atau surat perjanjian kerja sama (SPK), maupun yang telah mempersiapkan pembangunan sebelum moratorium diberlakukan. Mereka meminta pemerintah memberikan kejelasan mengenai status dan kelanjutan proses yang telah berjalan.
3. Penyelesaian Investasi dan Operasional SPPG di Wilayah 3T dan Terpencil
Presidium meminta penyelesaian persoalan operasional SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah terpencil. Mereka juga menuntut penyelesaian investasi sesuai petunjuk teknis yang berlaku, termasuk usulan insentif tetap sebesar Rp6 juta per hari hingga modal kembali, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan pemerataan.
4. Perlindungan Hukum dan Kesetaraan Posisi Kemitraan
Presidium mendorong pembentukan Undang-Undang MBG yang memberikan perlindungan hukum, kepastian hak dan kewajiban, serta kedudukan yang setara antara BGN dan mitra. Mereka juga meminta adanya mekanisme yang jelas untuk menangani persoalan operasional, penangguhan, dan penghentian kemitraan.
5. Skema Insentif sebagai Mekanisme Pengembalian Modal
Presidium menegaskan bahwa kelima tuntutan tersebut merupakan aspirasi untuk memperoleh kejelasan dan perlakuan yang adil, bukan permintaan perlakuan khusus. Mereka berharap pemerintah dapat mengkaji setiap usulan dengan mempertimbangkan ketentuan hukum, tata kelola program, dan kondisi mitra di lapangan.
Agenda Dialog Berulang Kali Ditunda
Selain persoalan operasional dan investasi, Presidium menyoroti agenda dialog dengan pimpinan DPR RI yang mengalami beberapa kali perubahan jadwal.Pertemuan yang semula direncanakan pada 1 Oktober 2026 itu diharapkan melibatkan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari. Agenda selanjutnya diarahkan ke 5 Oktober, bergeser ke 6 Oktober, kemudian dijadwalkan kembali pada Kamis, 8 Oktober 2026.
