Menurut Jefry, pemerintah harus memastikan PSN tidak hanya menjadi instrumen untuk mempercepat kegiatan investasi, tetapi juga menjadi sarana mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menyoroti persoalan lingkungan dan keberlanjutan sumber air di kawasan Desa Kawasi. Menurutnya, masyarakat adat Obi berharap kawasan danau di atas Desa Kawasi tetap dijaga dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan perusahaan apabila hal tersebut berpotensi mengganggu sumber air dan ekosistem masyarakat.
“Danau dan sumber-sumber air di Obi harus dilindungi. Pemerintah jangan hanya melihat nilai ekonominya, tetapi juga harus mempertimbangkan keberlangsungan hidup masyarakat dan lingkungan untuk generasi mendatang,” ujar Jefry.
Jefry menegaskan, masyarakat Obi tidak menolak pembangunan maupun investasi. Namun, pembangunan harus dilakukan secara transparan, berkeadilan, melibatkan masyarakat, dan memberikan manfaat nyata bagi daerah serta masyarakat adat setempat.
“Jangan sampai masyarakat melihat PSN hanya hadir ketika ada kepentingan perusahaan, tetapi manfaat pembangunan belum dirasakan secara proporsional oleh masyarakat Obi. Kami meminta pemerintah pusat hadir, membuka data dan aturan secara jelas, serta memastikan PSN benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Pemerintah sendiri melalui kebijakan pembangunan nasional menempatkan Kawasan Industri Pulau Obi sebagai salah satu lokasi prioritas pengembangan hilirisasi industri nikel.
Pasukan Canga Muda Obi Selatan menegaskan akan terus mendorong transparansi, perlindungan masyarakat adat, keberlanjutan lingkungan, dan pemerataan manfaat pembangunan di Pulau Obi.
Wartawan: Ng Siat Fong
