“Jangan sampai audiensi hanya menjadi formalitas seremonial tanpa menjawab substansi persoalan di lapangan. Jika itu terjadi, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan terus menurun,” ujar Ratama.
Di sisi lain, sejumlah peserta audiensi mengaku masih mempertanyakan kondisi infrastruktur jalan di sejumlah wilayah Kabupaten Sukabumi, kualitas pekerjaan proyek, hingga efektivitas pengawasan yang dilakukan dinas teknis.
Masyarakat pun berharap pola komunikasi antara pemerintah daerah dan media dapat dibangun lebih terbuka, profesional, serta mengedepankan akuntabilitas publik. Sebab keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban hukum, melainkan juga bentuk penghormatan terhadap hak masyarakat untuk mengetahui jalannya pemerintahan. (\•/)
