Porosnusantara.co.id | JAKARTA — Pemerintah bersama aparat penegak hukum dan pelaku industri perfilman memperkuat sinergi untuk menghadapi ancaman pembajakan digital yang dinilai semakin menghambat pertumbuhan industri kreatif nasional.
Langkah tersebut dibahas dalam kegiatan Divhumas Polri bersama Production House (PH) bertema “Melindungi Karya Anak Bangsa di Era Digital: Sinergi Nasional Melawan Pembajakan dan Kejahatan Siber serta Penguatan Edukasi Etika Kepolisian dalam Industri Perfilman.”
Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Sonny Hendra Sudaryana, mengatakan pembajakan konten digital bukan hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga melemahkan semangat berkarya dan menghambat pertumbuhan ekosistem kreatif nasional.
Menurutnya, penguatan ekonomi digital nasional harus dibangun di atas kepercayaan publik terhadap keamanan dan legalitas platform digital.
“Trust menjadi faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi digital. Karena itu, platform digital harus memiliki mekanisme pemblokiran yang efektif terhadap konten ilegal,” ujarnya.
Sonny menjelaskan, pemerintah saat ini mendorong penguatan ekosistem digital melalui strategi 6C yang mencakup Connectivity, Competency, Capital, Catalysis, Commerce, dan Compliance sebagai fondasi pengembangan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.
Ia menilai pengembangan infrastruktur digital nasional juga harus diiringi peningkatan literasi dan kompetensi digital masyarakat agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
Selain itu, dukungan investasi, pembiayaan, dan percepatan akselerasi ekosistem digital dinilai penting untuk memperkuat daya saing industri kreatif nasional, termasuk sektor perfilman.
Di sisi lain, data Coalition Against Piracy (CAP) tahun 2025 menunjukkan kawasan Asia-Pasifik mengalami lebih dari 215 miliar kunjungan ke situs ilegal streaming dan unduhan film. Indonesia bahkan masuk dalam lima besar negara dengan tingkat akses tertinggi terhadap situs pembajakan digital.
Melihat kondisi tersebut, Polri menilai perlindungan terhadap karya anak bangsa tidak bisa dilakukan sendiri. Sambutan Kadivhumas Polri yang disampaikan Brigjen Pol Trunoyudo menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku industri, akademisi, platform digital, dan masyarakat.
“Pertemuan ini diharapkan menghasilkan solusi dan kerja sama strategis demi kemajuan industri perfilman Indonesia,” katanya.
Melalui penguatan regulasi, peningkatan keamanan digital, serta edukasi masyarakat terkait penggunaan konten legal, seluruh pihak berharap industri perfilman nasional dapat tumbuh lebih sehat dan berdaya saing di tengah perkembangan era digital
