Purbaya vs Trenggono: Dua Menteri Saling Sindir Soal Anggaran Proyek Kapal dalam Kabinet

Porosnusantara.co.id | Jakarta — Ketegangan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mencuat ke publik menyusul perbedaan pernyataan terkait realisasi anggaran proyek pembangunan kapal dalam negeri. Adu pernyataan itu terjadi setelah forum industri maritim digelar di Jakarta pada 10 Februari 2026 dan berlanjut melalui media sosial serta keterangan pers di Istana keesokan harinya.

Polemik bermula ketika Purbaya menghadiri acara revitalisasi galangan kapal nasional. Dalam forum tersebut, ia menyinggung bahwa anggaran pengadaan kapal untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah dialokasikan. Namun, berdasarkan pengecekan yang ia lakukan kepada pelaku industri, belum terlihat adanya pesanan pembangunan kapal yang masuk ke galangan dalam negeri.

Pernyataan itu kemudian tersebar luas melalui potongan video yang beredar di media sosial. Dalam keterangannya kepada wartawan di Kompleks DPR dan kemudian di Istana Kepresidenan, Purbaya mempertanyakan mengapa belum ada pergerakan signifikan di sektor industri kapal meskipun anggaran disebut telah tersedia.

Menanggapi hal tersebut, Trenggono memberikan respons terbuka melalui akun Instagram pribadinya. Ia menyampaikan bahwa sumber pendanaan proyek kapal tidak berasal dari belanja langsung APBN, melainkan dari skema pinjaman luar negeri Pemerintah Inggris (UK). Ia juga meminta agar data internal Kementerian Keuangan diperiksa kembali sebelum menyampaikan pernyataan terkait pencairan dana.

Dalam unggahannya, Trenggono menegaskan bahwa mekanisme pinjaman luar negeri memiliki prosedur berbeda dibandingkan anggaran rutin pemerintah. Artinya, proses pencairan dan implementasi proyek tidak serta-merta dapat disamakan dengan belanja negara biasa.

Menanggapi sindiran tersebut, Purbaya kemudian mengakui bahwa dana pembangunan kapal memang belum sampai pada tahap pencairan kepada pelaksana proyek. Ia menyatakan siap melakukan koordinasi lebih lanjut dengan KKP untuk menyelaraskan informasi dan mempercepat realisasi program.

Penulis: RedaksiEditor: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *