“Yang ingin kami hancurkan bukan pemerintah, tapi sistem oligarki. Kami mendesak agar dilakukan koreksi menyeluruh terhadap kebijakan dan undang-undang yang lahir dari proses yang tidak sah atau tidak berpihak pada rakyat,” tegas Moeryono.
Menurutnya, ironi besar terjadi ketika Indonesia dikenal sebagai negara kaya sumber daya alam—nikel peringkat pertama dunia, tembaga dan batu bara peringkat teratas—namun rakyat justru hidup dalam kemiskinan.
“Negara kaya, rakyat miskin. Itu pengkhianatan terhadap konstitusi dan sangat berbahaya bagi masa depan bangsa,” katanya.
GMKR juga menyoroti lemahnya fungsi representasi lembaga legislatif yang dinilai lebih berpihak pada kepentingan oligarki ketimbang rakyat.
“DPR disebut wakil rakyat, tapi dalam banyak persoalan besar—Rempang, PIK-2, dan kasus-kasus lain—nyaris tidak terdengar keberpihakan nyata kepada rakyat,” ujarnya.
Moeryono menutup dengan harapan besar terhadap pemerintahan Presiden Prabowo agar Indonesia dapat kembali ke jalan yang benar sesuai cita-cita kemerdekaan.
“Kami berharap Indonesia bisa kembali menjadi negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Itulah harapan kami kepada Presiden Prabowo untuk membawa bangsa ini kembali ke arah yang benar,” pungkasnya.
Jurnalis
Fadillah
