Porosnusantara.co.id- Jakarta | Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Indonesia bersama Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia menyampaikan sikap tegas usai Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan pimpinan lembaga negara serta ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Minggu (31/8/2025). Melalui akun resmi X pada pukul 21.45 WIB, LBH Indonesia menilai Presiden Prabowo gagal memahami akar persoalan yang memicu gelombang demonstrasi dan kericuhan di sejumlah daerah sejak 28 Agustus lalu.
sebelumnya presiden Prabowo dalam menanggapi gelombang demonstrasi telah melakukan pertemuan dengan 16 ormas islam dengan sepakat menjaga kerukunan bersama, sehari setelah itu, presiden memanggil pimpinan partai politik dan juga ketua MPR serta DPR di istana negara lalu memberikan press realese.
Dalam pernyataannya, Koalisi Masyarakat Sipil menegaskan bahwa penyebab kemarahan publik bukan sekadar karena pernyataan-pernyataan kontroversial anggota DPR, tetapi juga akumulasi kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Menurut mereka, penderitaan masyarakat semakin terasa akibat pemborosan anggaran negara untuk kepentingan pejabat di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
Lebih jauh, LBH Indonesia mengecam sikap pemerintah yang dinilai justru merespons aspirasi masyarakat dengan pendekatan represif. Mereka mendesak agar segala bentuk kekerasan aparat dihentikan, serta menuntut adanya reformasi menyeluruh di tubuh Polri.
“Ini bukan semata soal etika anggota DPR, tapi soal akumulasi kebijakan yang membebani rakyat. Kami mendesak segera hentikan represi dan brutalitas aparat, lakukan reformasi total Polri, serta bebaskan semua demonstran yang ditangkap tanpa syarat,” tulis LBH Indonesia dalam pernyataannya.
Pernyataan tegas ini muncul hanya beberapa jam setelah Presiden Prabowo menekankan pentingnya disiplin wakil rakyat serta langkah tegas partai politik terhadap kadernya yang melakukan kekeliruan. Namun, menurut LBH Indonesia, pendekatan itu tidak menjawab substansi tuntutan rakyat yang sejak beberapa hari terakhir turun ke jalan.
Koalisi Masyarakat Sipil menegaskan akan terus mengawal situasi hingga pemerintah benar-benar melakukan perubahan mendasar, bukan hanya penyesuaian kosmetik di lingkaran kekuasaan.
