Lampung – PorosNusantara.co.id || Polisi wanita (Polwan) ditempatkan di barisan terdepan pengamanan aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung, Senin (1/9/2025)
Polda Lampung menurunkan 1.247 personel untuk mengawal jalannya aksi.
Berdasarkan pantauan Kantor Berita RMOL Lampung di lokasi, dua barisan polwan berdiri di garda terdepan sebagai negosiator. Di belakang mereka, tiga barisan polisi laki-laki disiagakan untuk mengantisipasi dinamika massa.
Akses menuju Kantor DPRD dan Kantor Gubernur Lampung terlihat tertutup rapat dengan satu lapis kawat berduri. Situasi hingga pukul 10.20 WIB masih relatif kondusif.
Puluhan warga dan pengemudi ojek online tampak berada di sekitar lokasi, sementara rombongan mahasiswa belum tiba karena masih melakukan konvoi dari Tugu Adipura, Bandar Lampung.
Mereka akan menyampaikan sejumlah tuntutan dam demo ini. Rinciannya:
- Mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset.
- Memotong tunjangan dan gaji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bentuk efisiensi dan tanggung jawab moral.
- Meningkatkan kualitas gaji dosen dan guru di seluruh Indonesia.
- Memerintahkan Presiden Prabowo Subianto untuk segera memecat menteri-menteri yang problematik.
- Meminta Presiden menekan ketua partai yang menduduki jabatan di eksekutif maupun legislatif untuk diberhentikan atau direstrukturisasi.
- Menuntut pergantian Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri)
- Reformasi total Polri dan mengadili pelaku pembunuhan Affan Kurniawan.
- Menyuarakan bukan hanya reformasi, melainkan revolusi total.
- Mendesak evaluasi kinerja Kepolisian Daerah Lampung.
- Menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHAP) yang merugikan rakyat.
- Menolak efisiensi terhadap sektor pendidikan dan kesehatan, karena keduanya adalah hak rakyat yang fundamental.
- Menuntut negara untuk berhenti menggunakan pajak rakyat sebagai alat menindas rakyat.
- Mendesak pembebasan lahan untuk petani dan menegakkan keadilan agraria
