5. Merusak Ekosistem Hulu
Aktivitas pembangunan berpotensi mengganggu daerah resapan air, habitat satwa, dan ekosistem hulu DAS Ciliwung-Cisadane, yang selama ini menjadi sumber air Jabodetabek.
> “Kami mendesak Ketua DPD RI Jawa Barat dan Komite II DPD untuk turun ke lapangan. Ini bukan sekadar pelanggaran izin, tapi sudah menyangkut penghancuran kawasan hutan yang dilindungi negara. Jangan sampai hukum tajam ke rakyat kecil tapi tumpul ke korporasi besar,” tegas Zefferi dalam siaran persnya, Selasa (9/7).
Ia juga meminta KLHK membuka data dasar hukum PT EIGER di lokasi tersebut secara transparan ke publik, termasuk status lahan, dokumen perizinan, dan alur proses izin yang digunakan.
*Desakan dan Tindakan Lanjutan.*
Zefferi mengungkapkan bahwa pihaknya akan:
Menyurati langsung Ketua DPD RI, Menteri LHK, dan Ombudsman RI.
Menggelar audiensi publik bersama warga terdampak.
Mengawal laporan ke aparat penegak hukum jika ditemukan indikasi pidana lingkungan
Zefferi menekankan bahwa jika pemerintah dan DPD tidak bertindak tegas dalam kasus ini, maka akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum tata ruang dan perlindungan kawasan hutan di Indonesia.“Kalau PT EIGER dibiarkan, maka perusahaan lain pun akan ikut-ikutan. Kawasan Puncak bisa hancur hanya demi segelintir keuntungan,” tutup Zefferi.
Penulis: Dwi
