“Kalau dihitung secara logis, dengan anggaran Rp 200 juta untuk dua pengerjaan jalan di satu jalur, seharusnya hasilnya jauh lebih maksimal dan merata. Tapi yang kami temukan di lapangan, proyek ini sangat amburadul dan terkesan asal jadi,”. ungkap Lukman Nur Hakim
Lanjutnya, beberapa waktu lalu Pj Penghulu membantah terkait pernyataan DPP TOPAN RI tentang Indikasi mark up pembagunan dana desa pengerasan jalan base B. Dalam kesimpulannya, bahwa pekerjaan belum selesai. Namun, ketika pihaknya melaksanakan investigasi yang kedua, keadaan jalan masih sama sewaktu investigasi pertama. DPP TOPAN RI mengatakan bahwa Pj. Penghulu Sungai Besar telah bersandiwara untuk menutupi indikasi Mark up pengerasan jalan tersebut.
“Pj. Penghulu Sungai Besar kemarin membantah, bahwa katanya pekerjaan belum selesai. Kemarin kami cek untuk yang kedua kalinya, keadaan jalan tersebut masih sama. Tidak ada tanda-tanda finishing, parah sekali sistem pekerjaannya. Kami minta Inspektorat Rokan Hilir, Camat Pekaitan untuk turun audit investigatif”. Pungkasnya
