Zainul Arifin yang akrab disapa Dato’MZA ini menambahkan, pada prinsipnya Gugatan Sengketa Pilkades Desa Kibin ini merupakan gugatan Tata Usaha Negara atas Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Bupati bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, tambahnya.
Kami menilai dari awal proses penyelenggaran Pilkades Desa Kibin ini banyak terjadi dugaan Pelanggaran Administratif maupun dugaan Kejahatan Perbuatan Pidana, diantaranya Panitia Pilkades baik penitia penyelenggara, maupun Panitia Tingkat Kecamatan dan Kabupaten yang tidak berimbang, Perangkat Desa, BPD, RT yang tidak netral, terjadinya pembiaran Pelanggaran oleh Panwas Pilkades, hingga terjadinya intimidasi, ancaman terhadap pemilih dengan maksud untuk memenangkan salah satu calon. Sehingga pelanggaran ini dapat disimpulkan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).
Atas diterbitkanya Surat Keputusan tersebut, Bupati Serang telah melanggar hukum atas ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku diantaranya:
Pasal 37 ayat (6), Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
Pasal 41 ayat (7), Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
Pasal 5 ayat (4) huruf f, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
Pasal 5 ayat (3) huruf e, Peraturan Bupati Serang Nomor 3 tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa;
Pasal 7 huruf (f), Pasal 17, dan Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
