Namun pemerintah akan mencari dana segar sebesar 973 triliun rupiah, bukan sebesar jumlah defisit yaitu 868 triliun rupiah. Belum ada keterangan resmi dari pemerintah mengenai perbedaan jumlah angka ini.
Pendapatan 1.800 triliun rupiah didapatkan dari pajak sebesar 1.500 triliun rupiah dan sisanya 300 triliun rupiah dari non pajak.
“Yang sangat memprihatinkan adalah kita harus membayar bunga hutang sejumlah 400 triliun rupiah yang jatuh tempo dari hutang baru yang kita buat. Dan ini kita baru membayar bunga hutang lho ya, belum membayar hutangnya sendiri,“ Ridho menegaskan.
“Ini tidak lagi gali lubang tutup lubang, tetapi hutang berbingkai, berbingkai dan berbingkai yang tak ada ujungnya. Setelah keluar dari bingkai yang satu kita kira sudah bebas, ternyata kita masih dalam bingkai yang lain yaitu bingkai debt trap,“ kata Ridho.
“Ibaratnya mimpi berbingkai yang dialami oleh seseorang. Setelah dia merasa sadar keluar dari mimpi, ternyata dia masih dalam mimpi juga. Dia sedang bermimpi keluar dari jerat hutang, tetapi itu hanya mimpi karena dia masih ada dalam mimpi,“ kata Ridho.
Partai Ummat mendesak agar pemerintahan Jokowi melunasi hutang negara yang jumlahnya sudah menggunung sebelum pemerintahannya berakhir pada tahun 2024. Hal ini, kata Ridho, agar pemerintahan berikutnya tidak terbebani.
“Rakyat sangat berharap pemerintahan Jokowi berlaku fair. Bila berani membuat hutang maka harus bertanggung jawab melunasinya. Janganlah mewariskan hutang ke pemerintahan berikutnya, apa lagi ke generasi mendatang yang tidak tahu apa-apa,“ pungkas Ridho.
Red






