Saat ini LBH KIKES Provinsi Lampung sedang melakukan beberapa pendampingan hukum berdasarkan Surat Kuasa yang telah diberikan antaralain Pendampingan Hukum Buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan panjang terkait hak hak buruh mengenai perumahan Buruh TKBM Pelabuhan Panjang ratusan perumahan yang sampai dengan saat ini selama 7 tahun belum mendapatkan bukti hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik (SHM) dan Pendampingan Buruh TKBM Pelabuhan Panjang mengenai hak hak buruh BPJS Ketenagakerjaan yang sampai dengan saat ini masih terus dipotong oleh Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang Tetapi ketika buruh melakukan pengecekan pada tahun 2019 statùs BPJS ketenagakerjaan buruh tidak aktif sampai dengan saat ini tahun 2021 ujar Darmawan, S.H., M.H., sekalu Sekretaris LBH KIKES Provinsi Lampung.
Sebagai salah satu wujud bela negara, dan agar tidak terjadi kesewenang wenangan dari pihak pemerintah maupun swasta yang akan menimbulkan kerugian negara dan masyarakat DPC KIKES kota Bandar lampung dan LBH KIKES Provinsi Lampung, siap membantu dan melakukan pendampingan hukum terhadap buruh diprovinsi Lampung yang terzolimi dan yang tidak mendapatkan hak hak buruh seperti BPJS ketenenagkerjaan / Kesehatan, upah yang tidak sesuai dengan aturan hukum UMR/ UMK, PHK berikut hak hak buruh seperti pesangon dll.
Indera
