Terpisah, Mayjen Tatang Zaenudin yang juga sebagai Dewan Pembina Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Indonesia mendesak Kapolri untuk melakukan pembersihan terhadap para premanisme, sesuai dengan janjinya. Dia menilai premanisme saat ini kebanyakan menggunakan kedok berlabel ormas, seperti yang terjadi di Majalengka.
“Catat ini ya, jika Kapolri tak bisa memberantas premanisme berkedok ormas, maka kami yang akan turun. Kapolres Majalengka juga tidak dibenarkan membebaskan pelaku dengan tahanan kota karena tindakan yang dilakukan pelaku itu jelas tindakan pidana murni dan memiliki delik aduan. Semua yang terlibat melakukan persekusi, penghinaan, pelecehan profesi dan tindak kekerasan di video itu, bahkan oknum Kadesnya juga dikenakan pidana. Seret semua orang itu.” cecar Tatang melalui komunikasi WhatsAppnya ke Ketua Umum Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Indonesia, Sabtu (3/7/2021) pagi.
Sementara, Sekjen Majelis Pers Indonesia yang juga Ketua Umum organisasi kewartawanan Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Ozzy Sulaiman Sudiro dalam keterangannya menyebut segala bentuk tindakan yang melawan hukum patut dikenakan sanksi hukum, terlebih dalam kasus persekusi, dan kriminalisasi terhadap wartawan adalah pelanggaran berat.
“Para pelaku bukan saja dikenakan pasal-pasal KUHP, akan tetapi juga dikenakan pasal-pasal yang terkandung dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” kata Ozzy di Jakarta (3/7/2021).
Sebagai Sekretatis Eksekutif Majelis Pers yang mengaviliasi 26 organisasi kewartawanan dan sebagai perumus Kode Etik Wartawan hingga menjadi Kode Etik Jurnalis (KEJ) tahun 1999, Ozzy mendesak Kapolri untuk menindaktegas para pelaku yang berkedok ormas. Terlebih kepada jajaran kepolisian di Majalengka, Kapolri harus mengenakan sanksi. Hal itu didasari dengan dikeluarkannya SP2HP penyidik yang hanya dicantumkan pasal 351 KUHP.
