Mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan itu melanjutkan, BKPM bekerjasama dengan HIPMI terkait norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) perizinan berusaha melalui online single submission (OSS) berbasis risiko, setiap sektor akan menjadi acuan tunggal dalam perizinan berusaha. Dengan adanya OSS berbasis risiko akan sangat mempermudah dan efisien secara waktu dan biaya.
“BKPM luar biasa bekerjasama dengan HIPMI khususnya yang di daerah mengenai sosialisasi permasalahan perizinan dalam berusaha melalui OSS. Semua pengurus HIPMI menjadi tim penilai kepada para gubernur. Ini adalah peluang yang strategis bagi HIPMI yang berhubungan dengan kepala daerah,” ungkapnya.
CEO Enam Sembilan Group ini menambahkan, yang terpenting ketentuan tersebut dapat disosialisasikan secara luas ke kalangan pengusaha, karena banyak di antara mereka yang melakukan pengurusan izinnya sendiri tanpa melalui jasa pihak ketiga.
“OSS ini semangatnya sama, supaya mudah, cepat dan bisa dilakukan sendiri. BKPM berkolaborasi atau menggabungkan pengusaha nasional dan daerah, menggabungkan dengan UMKM. Ini gagasan dewan pembina kita Bang Bahlil karena memberikan kesempatan kepada daerah, kita tidak bisa menjadi pengusaha nasional kalau bukan dari daerah. Setelah itu, kita bisa kerjasama dengan asing, semua tidak semudah seperti membalikkan tangan,” imbuhnya.
Reporter : Johan Sopaheluwakan/Supriyadi
