Sejumlah aliran listrik jampang tengah Padam,

Sukabumi porosnusantara.co.id,- Kerap terjadi aliran listrik mati, itulah laporan dari kebanyakan warga sekitar jampang tengah Sukabumi ke media POROSNUSANTARA kuhusus nya daerah bojong haur dan beberapa desa lain nya seperti di desa sirnasari dan desa bantarsari kecamatan pabuaran kabupaten Sukabumi,

Pada hari rabu 05,mei, 2021
Terputus nya aliran listrik dari sekitar jam 08:55 WB Dan menurut pegawai tim P2TL yang sedang kami surpai ke lapangan bertugas menegaskan ke media di lokasi tersebut mati lampu sampai sekitar jam 15:00 WB sore di karenakan ada perubahan tihang yaitu di tambahkan nya besi rapes T untuk di tinggikan agar kabel tersebut yang berada di atas pemilik rumah kang uded alias dedi (49) tahun warga kampung cibeber (1) satu rt.rw 001/001 desa sirnasari agar tidak terlalu dekat dengan teras atas rumah yang sedang di bangun untuk di jadikan bangunan (2) dua lantai,


dan itu sangat menghawatirkan para pekerja saya takut sekali tersengat aliran listrik saat bekerja ujar uded pemilik rumah,

Terputus nya aliran listrik yang sedang ada perbaikan atas perubahan tiang inipun mendptkankan komentar negatif dari beberapa masyarakat karena mati lampu terlalu lama
Apa lagi yang usaha’nya memerlukan aliran listriklistrik untuk keperluan usaha dari bidang usaha yang merka tekuni,

Mediapun beranjak menemui petugas P2TL yang sedang bertugas di lokasi, sebut saja kang acim (48) tahun petugas P2TL ia pun demikian menceritakan bagaimana ia bertugas dan teim di lapangan kita sering sekaki dapat teguran dari masyarakat yang tidak mengetahui bagai mana kronologis di pusat titik kerusakan mau di kondisi hujan atau di malam hari, karena mati nya aliran listrik bukan dari pusat sengaja mematikan aliran listrik tersebut, jika cuaca hujan deras terkadang alam yang membuat aliran listrik terputus terkadang pohon tumbang dan sebagaimana yang terjadi kondisi di lokasi ujar kang acim.

BACA JUGA  Cegah Covid-19, Polsek Rajeg Gelar Gerai Vaksinasi Center

Dan perlu di kethui oleh masyarakat
Perihal terkait dengan peraturan sesuai uu yang berlaku bagi penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum Peraturan yang mengatur mengenai penyediaan tenaga listrik terdapat didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (“UU 30/2009”) beserta peraturan pelaksananya. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang disebut dengan PT PLN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Pihak yang merupakan pelaksana penyedia tenaga listrik diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU 30/2009 yang berbunyi: “Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik” Kemudian, Pasal 11 ayat (1) UU 30/2009 tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara diberi prioritas pertama untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum “setiap orang yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik. Penggunaan Tanah dalam Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik berhak untuk : a. Melintasi sungai atau danau baik diatas maupun di bawah permukaan; b. Melintasi laut baik diatas maupun dibawah permukaan; c. Melintasi jalan umum dan jalan kereta api; d. Masuk ketempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu; e. Menggunakan Tanah dan melintas diatas atau di bawah tanah; f. Melintas diatas atau dibawah bangunan yang dibangun diatas atau dibawah tanah; Kewajiban untuk memberi ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi tidak berlaku terhadap setiap orang yan sengaja mendirikan bangunan,menanam tanaman, dan lain-lain diatas tanah yang sudah memiliki izin lokasi untuk usaha penyediaan tenaga listrik dan sudah diberikaan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi disebutkan didalam Pasal 30 angka (2) Undang-undang No.30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan teruang didalam pasal 32 Angka (1) Undang-undang No.30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Pertanyaan anda ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi dibeban kan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik jadi PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang mana sebagai pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik termasuk memasang tiang listrik untuk itu PLN harus memberikan ganti rugi hak atas tanah,bangunan dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Ganti rugi dibayarkan oleh PLN sebagai pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

BACA JUGA  Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan Saiful Jabat PLH Bupati

Robi ardriyansyah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *