(4) Beberapa pihak mempunyai pemahaman dan kronologis yang berbeda-beda mengenai masalah ini, dan perbedaan itu menyebabkan tanggapan yang berbeda-beda pula. Untuk itu, agar masalah tidak menjadi simpang siur dan agar menjadi terang-benderang sesuai dengan kejadian yang sesungguhnya, maka kami mempercayakan pihak berwajib (kepolisian) untuk melakukan penyelidikan terhadap masalah ini. Dan diharapkan hasil penyelidikan secara baik dan benar itulah yang perlu dipercayai.
(5) Pemerintah Kabupaten Dogiyai tidak mengharapkan masalah ini membesar, meluas dan menyimpang dari kejadian yang sebenarnya. Perlu dipahami bersama bahwa masalah ini tidak ada kaitan dengan kepentingan politik, rasisme, agama, suku, kepulauan dan lainnya. Dan juga ini bukan masalah antara orang Dogiyai dengan orang Polewali Mandar atau masalah antara orang Papua dan orang non-Papua. Masalah ini murni kecelakaan lalu lintas dan kriminal. Karena itu dimohon untuk tidak mengaitkan masalah kecelakaan lalu lintas dan kriminal ini dengan masalah politik, rasisme, agama, suku, kepulauan, dan lainnya.
(6) Pemerintah Dogiyai MEMOHON semua pihak, terutama pihak korban dan pelaku untuk MENAHAN DIRI dan TIDAK MELAKUKAN AKSI BALAS DENDAM atas permasalahan ini. Semua pihak harus menyerahkan penyelesaian masalah ini melalui proses hukum.
(7) Pemerintah Kabupaten Dogiyai mendukung seluruh proses penyelidikan terhadap masalah ini, yang sedang dilakukan oleh pihak berwajibn (POLSEK Kamu, POLRES Nabire dan POLDA Papua). Diharapkan kepada semua pihak juga untuk mendukung proses hukum ini.
Demikian pernyataan yang dapat kami sampaikan dengan maksud agar masalah ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Terimakasih, kigamani, 28 Februari 2020 Bupati Dogiyai,YAKOBUS DUMUPA, S.IP.
