“Secara khusus saya minta kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah apakah Perangkat Daerah yang telah dilantik maupun yang pada hari ini juga akan dikeluarkan Surat Penugasan kepada Pejabat Pelaksana Tugas terhadap OPD yang belum dilakukan pelantikan Kepala OPD definitif untuk memperhatikan beberapa hal sebagai berikut,” kata H. Amran, SE.
Beberapa point diantaranya mencermati dan melakukan sikap dan tindakan proaktif untuk mengetahui, memahami, dan menindaklanjuti pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada RPJMD Tahun 2019-2024.
Teliti dengan sebaik-baiknya bahwa OPD yang dipimpinnya itu berada pada indikator mana, kemudian berapa target untuk tahun 2020, selanjutnya lakukan pemetaan target berapa yang akan dicapai pada setiap bulannya termasuk target pada awal tahun 2020 ini.
Mencermati dan melakukan sikap dan tindakan proaktif untuk mengetahui, memahami, dan menindaklanjuti pencapaian target Indikator Kinerja Utama Kunci (IKK) pada RPJMD Tahun 2019-2024.
Teliti dengan sebaik-baiknya bahwa OPD yang dipimpinnya itu berada pada indikator mana, kemudian berapa target untuk tahun 2020, selanjutnya lakukan pemetaan target berapa yang akan dicapai pada setiap bulannya termasuk target pada awal tahun 2020 ini.
Segera melakukan penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja berdasarkan Renstra dari masing-masing OPD dan tetap mempedomani Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang merupakan rangkaian dari Dokumen APBD Tahun Anggaran 2020, sebagai perjanjian kinerja tahun 2020.
Segera melakukan pengumpulan data dan informasi terkait dengan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2019 yang di dalamnya terdapat Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019 selambat-lambatnya disampaikan kepada Bagian Organiasi Setda Kabupaten Wajo pada Minggu terakhir Januari 2020 untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh oleh Inspektorat Daerah kabupaten Wajo
