Apabila disinergikan dengan fungsi lain, akan lebih sesuai digabung dengan pengelolaan sumberdaya alam, dan maritim, dalam wadah Kemenko Lingkungan Hidup, Sumberdaya Alam, dan Maritim.
Namun perlu menjadi pertimbangan juga, dalam mengantisipasi bonus demografi dan antisipasi terhadap tekanan lingkungan hidup yang semakin masif di masa depan dapat disinergikan dengan fungsi pengelolaan kependudukan, dalam bentuk Kementerian Kependudukan dan Lingkungan Hidup.
Dalam rangka mempercepat perwujudan program reforma agraria, pengelolaan kehutanan dapat disinergikan dengan pengelolaan agraria dan tata ruang, dalam wadah Kementerian Kehutanan, Agraria dan Tata Ruang.
Kerja-kerja di bidang lingkungan hidup akan sangat tergantung kualitas sumberdaya manusianya. Banyak perguruan tinggi telah menghasilkan ilmuwan di bidang lingkungan hidup, namun belum dapat menciptakan sumberdaya manusia kompeten yang memiliki knowledge, skill, dan attitude secara bersamaan.
Untuk itu pendidikan vokasi di bidang lingkungan hidup, dan termasuk sumberdaya alam, sangat urgent untuk didirikan. Sumberdaya manusia keluaran sekolah vokasi tersebut perlu dilengkapi sertifikat kompetensi, agar tercipta standar kualitas SDM di seluruh bidang pemerintahan dan dunia usaha, dan memiliki kesetaraan dengan negara-negara lain di dunia.
Kriteria Sosok Menteri
Berdasarkan tuntutan kerja-kerja pengelolaan lingkungan hidup saat ini diperlukan sosok Menteri yang; relatif muda, berpendidikan tinggi, profesional di bidangnya, berpengalaman di birokrasi, dan berani mengambil keputusan cepat.
Banyak tokoh di bidang lingkungan hidup, namun perkumpulan profesional lingkungan mengusulkan calon menteri dari kalangan profesional di bidang lingkungan hidup, mengerti manajemen lingkungan perkotaan dan pengelolaan pertanahan/agraria, serta memahami pemenuhan hak asasi manusia atas lingkungan hidup baik dan sehat yang menjadi tanggungjawab Negara.
