Pada tahun 2019 ini kita semakin terperangah menyaksikan kualitas udara di Jakarta terburuk di dunia. Berdasarkan US Air Quality Index (AQI), kualitas udara Jakarta tercatat di angka 156 kategori tidak sehat, dengan parameter PM 2,5 konsentrasi 64.4 µg/m³.
Posisi kedua untuk kwalitas udara terburuk di dunia diisi oleh Dubai, United Arab Emirates dengan indeks kualitas udara 152 dengan status udara tidak sehat setara dengan parameter PM 2.5 konsentrasi 56.6 µg/m³ (Sumber: Tempo.co.).
Hasil pemantauan KLHK (2018) menunjukkan paparan PM 2,5 rata – rata tahunan 39 µg/m3, yang masuk kategori tidak sehat. Hasil pemantauaan DLH DKI Jakarta menunjukkan data antara 29-102 µg/m3 dengan rata-rata tahunan 43 µg/m3 yang juga masuk kategori yang sama, tidak sehat. Sementara data dari kedutaan Besar Amerika Serikat menunjukan paparan PM 2,5 antara 10-194 µg/m3 atau rata-rata tahunan 45,6 µg/m3, yang juga menegaskan kondisi udara tidak sehat.
“ Selain kualitas udara tersebut, kondisi media air di Jakarta juga sangat memperihatinkan. Kajian daya dukung lingkungan yang dilakukan P3E Jawa KLHK menunjukkan Koefisien Jasa Ekosistem (KJE) penyedia air bersih DKI Jakarta ada pada zona merah (KJE 0,00 – 0,16), yang berarti sangat rendah,” jelasnya.
Demikian juga daya tampung lingkungan ekosistem pemurnian air (KJE 0,00 – 0,32) , tata aliran air dan banjir (KJE 0,00 – 0,27), serta pengolah dan pengurai limbah (0,00 – 0,22), yang ketiganya juga sangat rendah.
Desain Lembaga dan SDM Pengelola Lingkungan Hidup Kelembagaan yang dapat mewadahi kerja-kerja di bidang lingkungan hidup adalah kementerian yang mandiri dan kuat.
Karakter pengelolaan lingkungan hidup bersifat lintas sektor, sehingga tidak maksimal berkinerja ketika digabung dengan pengelolaan kehutanan, sebagaimana kondisi existing. Demikian pun jika digabung dengan sektor-sektor lainnya, akan memiliki potensi tumpang tindih kebijakan dan conflict of interest.
