Sementara itu Syamsul menyampaikan bahwa prinsip pencegahan dan pengendalian rabies dari aspek hewannya yaitu dengan memastikan bahwa hewan rentan rabies khususnya anjing telah divaksin dan tidak dilepasliarkan. “Jangan meliarkan hewan dan buanglah sampah pada tempatnya karena dengan membuang sampah sembarangan akan menyebabkan anjing liar memakan sisa-sisa makanan dari sampah tersebut sehingga mereka bisa bertahan hidup. Tempat sampah juga merupakan tempat anjing berkumpul sehingga penularan antar anjing bisa terjadi” ungkap Syamsul.
Syamsul juga menjelaskan bahwa pengendalian populasi anjing dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek kesejahteran hewan dan standar teknis pengendalian, ketersediaan sarana/prasarana yang ada, dan dukungan sumberdaya. Lebih lanjut Syamsul menegaskan bahwa pada prinsipnya pengendalian penyakit rabies memerlukan kerjasama secara terpadu lintas sektor dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dengan menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan ke Dinas Kesehatan/Puskesmas setiap ada kasus gigitan HPR. “Pemerintah bersama masyarakat harus terus berupaya mengantisipasi menyebarnya penyakit rabies di Provinsi Nusa Tenggara Barat agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat dan meraih kembali predikat sebagai wilayah yang bebas rabies,” imbaunya.
Adapun Arif Wicaksono, dari Direktorat Kesehatan Hewan, Ditjen PKH menjelaskan bahwa dalam pemberantasan rabies diperlukan estimasi populasi berbasis desa, dan pelaksanaan vaksinasi massal yang difokuskan di wilayah kasus/risiko tinggi pada semua anjing. Sedangkan kegiatan sosialisasi rabies perlu dilakukan secara lebih massif kepada masyarakat, khususnya mengenai bahaya rabies dan pentingnya vaksinasi. Lebih lanjut Arif menambahkan bahwa dalam mendukung pemberantasan rabies di Pulau Sumbawa, Kementan telah memberikan 10.000 dosis vaksin rabies, 8000 kalung anjing, alat-alat peraga dan materi untuk sosialisasi kepada masyarakat, serta pelaksanaan sosialisasi rabies untuk masyarakat umum dan anak sekolah.
