Porosnusantara.co.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo mengemukakan keputusan untuk memindahkan Ibu kota negara dari Jakarta nantinya akan dikonsultasikan ke DPR, juga ke tokoh-tokoh formal maupun informal, tokoh politik, tokoh masyarakat.
Pasalnya, pemindahan ini menyangkut sebuah visi ke depan dalam membangun sebuah ibu kota pemerintahan yang memang representatif untuk bekerja.
Demikian juga soal regulasi, menurut Jokowi, baik kajian hukum, kajian sosial, politik, semuanya. Kalau sudah matang nanti diputuskan. “Tetapi ini nanti tetap harus dikonsultasikan ke DPR,” tegasnya.
Sebelumnya terkait rencana pemindahan Ibu kota negara itu, Jokowi menyampaikan, bahwa tidak berpikir sekarang. Berpikir 10 tahun, berpikir 50 tahun, berpikir 100 tahun yang akan datang.
“Kita tahu di Jawa ini kepadatan penduduknya, kita memiliki 17.000 pulau tapi di Jawa sendiri penduduknya 57% dari total penduduk di Indonesia. Kurang lebih 149 juta. Sehingga daya dukung baik terhadap air, baik lingkungan, baik lalu lintas semuanya memang ke depan sudah tidak memungkinkan lagi. Sehingga kemarin saya putuskan di luar Jawa, pindah,” terang Presiden Jokowi.
Sebelumnya dalam rapat terbatas yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4) siang, Jokowi menjelaskan,gagasan untuk pemindahan ibu kota ini sudah lama sekali muncul, sejak era Presiden Soekarno, sampai di setiap era presiden pasti muncul gagasan itu. Tapi wacana ini timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang.
Dia mengingatkan, dalam membicarakan soal ini tidak boleh hanya berpikir yang sifatnya jangka pendek maupun dalam lingkup yang sempit. “Tapi kita harus berbicara tentang kepentingan yang lebih besar untuk bangsa, negara, dan kepentingan visioner dalam jangka yang panjang sebagai negara besar dalam menyongsong kompetisi global,” ujarnya.
