Pemerintah melalui KKP dan Kementerian Pertanian memberikan berbagai dukungan langsung untuk Kabupaten Purbalingga. Tercatat dukungan senilai Rp. 1,6 milyar diberikan KKP masing-masing berupa input produksi (pakan dan benih ikan), pengembangan minapadi, bioflok, beasiswa pendidikan, sarana pengolahan ikan, dab dukungan lainnya. Sedangkan dari Kementerian Pertanian tercata senilai Rp. 1,38 milyar berupa dukungan sarana dan prasarana produksi dan paska panen.
Slamet juga menambahkan, bahwa KKP juga sangat konsen untuk menggenjot konsumsi ikan nasional yakni melalui program Gemarikan. Tercatat tahun 2018 tingkat konsumsi ikan nasional mencapau 50,69 kg per kapita per tahun.
” Saya mendapat informasi dari data yang ada, bahwa tingkat konsumsi ikan masyarakat Purbalingga adalah paling rendah di Indonesia yakni hanya sebesar 15 kg per kapita per tahun, jauh dari tingkat konsumsi ikan secara nasional. Ini tentunya harus jadi perhatian bersama dan tentunya jadi PR, agar ke depan budaya makan ikan semakin memasyarakat”, tambah Slamet.
Anggota IV BPK RI, Rizal Djalil mengatakan bahwa KKP dan Kementerian Pertanian merupakan ujung tombak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Saya sampaikan disini bahwa kunjungan saya ke Purbalingga ini untuk melihat secara langsung pembangunan sektor perikanan dan pertanian. Sekaligus memastikan dukungan program dilaksanakan secara transparan, akuntabel, terukur dan memberikan manfaat langsung bagi pembudidaya ikan dan petani”, ungkapnya.
Sementara itu, Plt. Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi, menyampaikan terima kasih atas berbagai dukungan Pemerintah Pusat untuk Kabupaten Purbalingga. Ia berharap dukungan ini akan memberikan efek bagi percepatan pembangunan di sektor perikanan dan pertanian sebagai upaya mengentaskan kemiskinan yang saat ini masih cukup tinggi.
