Untuk itu, sebagaimana dilanjutkan oleh Menteri Susi, peran ilmuwan sangat penting dalam memberikan data dan fakta tentang kondisi lingkungan laut saat ini agar para politisi bisa membuat kebijakan yang lebih ramah lingkungan. Hal ini kemudian juga diulang kembali oleh pembicara lainnya dari Australia dan Sekretaris Eksekutif IOC-Unesco Vladimir Ryarubin.
Berikutnya, Menteri Susi juga menyoroti bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan di laut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam memperkuat atau mengurangi ketahan lingkungan laut terkait dampak perubahan iklim. Misalnya, menyikapi tingginya laju kerusakan pesisir akibat gelombang ekstrim, Menteri Susi menyebutkan kerusakan ekosistem karang akibat praktik-praktik Illegal Unregulated and Unreported Fishing (IUUF) khususnya dalam hal ini penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan berkontribusi dalam perusakan ekosistem karang yang seharusnya menjadi pelindung pantai terhadap gelombang ekstrim. Menteri Susi secara khusus mencontohkan bahwa penggunaan alat tangkap trawl akan merusak karang sehingga hempasan gelombang akan langsung menghantam kawasan pesisir.
Indonesia dalam kesempatan ini juga menyampaikan bahwa pemerintah telah mengambil tindakan serius dan nyata dalam mengelola ekosistem laut dan pesisir yang berkelanjutan. Indonesia berkomitmen mengalokasikan anggaran sebesar USD2,3 juta untuk rehabilitasi ekosistem pesisir pada 2019 nanti. “Kita berupaya untuk terus memulihkan hutan mangrove dan ekosistem pantai dengan metode yang lebih bersahabat dengan alam,” imbuh Menteri Susi.
Kemudian, Menteri Susi menyampaikan juga bahwa di tingkat global, pada pelaksanaan Our Ocean Conference bulan Oktober lalu di Bali, telah terkumpul komitmen bersama untuk pelestarian laut dunia dengan jumlah nominal total USD10.7 miliar dan kawasan konservasi laut baru seluas 14 juta kilometer persegi. Dari total jumlah uang tersebut, 12.46 persen di antaranya didedikasikan untuk upaya-upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim terhadap laut.
