oleh

Ditjen Lapas Upayakan Revitalisasi Lembaga Pemasyarakat

Jakarta, Poros Nusantara – Sebenarnya masalah Lembaga Pemasyarakatan (LP)  tidak hanya pada kasus mencuatnya  sel mewah dan jual beli fasilitas di penjara. Tapi lebih dari itu, LP di Indonesia tengah menghadapi masalah besar yang hingga kini belum tuntas penanganannya yaitu overcrowding.  Maka dari itu, pemerintah melalui Ditjen Lapas berupaya revitalisasi penjara guna mengatasi overcrowding.

Dirjen Lembaga Pemasyarakat, Sri Puguh Budi Utami mengatakan untuk membangun Lapas dan rutan membutuhkan dana 18 triliun. “Berhubung dananya tidak mencukupi membangun lapas, maka yang bisa dilakukan adalah pembinaan yang terbagi dalam tahapan-tahapan, diantaranya super maximum security.

“Mereka yang berada disini adalah tahanan yang sudah ikrah di pengadilan dengan menitikberatkan kepada pembinaan kepribadian, mental spiritual, dia sadar, tidak melanggar tata tertib, paling lambat 6 bulan akan dipindahkan ke medium security,”  katanya.

Lebih lanjut, Sri mengatakan pada lapas medium security titik tekannya adalah kemandirian sehingga mereka terampil, kalau sadar, taat, tidak melanggar tata tertib, dan berjanji tidak mengulangi, kita dorong ke minimum security. “Pada tahapan ini mereka sudah menghasilkan produk maupun jasa,” papar Sri kepada Awak Media di Jakarta. (23/092018)

BACA JUGA  DPRD Wajo :Kami Siap Kawal Hasil Kesepakatan Sengketa Lahan PTPN XIV dengan Warga Keera

Sri menegaskan bahwa ini jalan keluar untuk menangani overcrowding karena di minimum security akan diberikan akses lebih longgar, dibanding dengan medium security, maximum security. “Apalagi di super maximum security dan tidak harus di dalam lapas, bisa dipekerjakan di pabrik, targetnya tahun 2019 overcrowding diharapkan bisa selesai. Dari teman-teman mitra mendukung adanya perubahan  lapas yang kosumtif menjadi produktif, kemudian dari tadinya yang titiknya waktu menjadi perilaku,” ujarnya.

Sri mengambil contoh penjara Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, yang dibangun Belanda pada tahun 1912 dan digunakan pada tahun 1928 serta menjadi cagar budaya sesuai dengan Perda.  “Beberapa waktu lalu, barang-barang mewah sudah dikeluarkan, ada kulkas, TV dari kamar siapapun dan sudah tidak lagi. Saung sudah menjadi lapangan terbuka,” imbuhnya.

Sri Puguh Utami

Tidak hanya itu, “Penjara Sukamiskin sedang dibenahi ruang kunjungan, ruang pembinaan tapi belum jadi, karena anggaran belum ada untuk itu. 100 ribu lebih penjara diisi oleh kasus narkoba, diantaranya 36 itu pengguna. Kalau sudah pengguna dia akan mencari kebutuhannya, bagaimana pun caranya. Suatu hari ditemukan seorang ibu-ibu menyusui pakai botol, lalu ditariknya, malah marah dia. Ternyata, didalam botol itu ada bungkusan sabu yang dikirim untuk suaminya,” kata Sri.

BACA JUGA  142 Kg Ganja Dan Sindikat Pengedar Jaringan Aceh - Jakarta Diamankan  Subdit 1 Reserse Narkotika Polda Metro Jaya

Ia mengaku Ditjen Lapas tidak punya anggaran untuk merehabilitasi. “Kalau orang yang sangat kecanduan akan diberi dengan cara dikurangi secara bertahap, sedikit demi sedikit akhirnya berkurang dan berkuang. Sekali lagi, dengan over seperti itu tidak jalan system. Kondisi di lapangan sebagian penghuni lapas sudah menghasilkan produk yang sudah diekspor. Ini bukan untuk membela diri, tapi mencoba melihat sisi lain,” imbuhnya.

Perbaikian Secara Sitematis

Anggara, Direktur ICJR (Institut For Criminal Justice Reform), mengatakan perlu adanya perbaikan secara sistematis di seluruh sektor.  Pertama, perlu diadakan reformasi terhadap KUHAP. Pasalnya, “ketentuan di dalam KUHAP mengenai penahanan perlu dipertegas agar dapat membendung penggunaan kekuasaan yang berlebihan oleh aparat penegak hukum dan mekanisme untuk  menggugat syarat-syarat penahanan juga harus disediakan bagi persangka yang menjalani penahanan,” kata Anggara.

Langkah kedua, Anggara, alternatif  pemidanaan penjara non pemenjaraan harus menjadi perhatian dalam pembahasan RKUHP. “Syarat-syarat alternatif pemidanaan  non pemenjaraan dapat dijatuhkan pun harus dipertimbakan kembali, supaya kehadiran jenis-jenis ini tidak hanya menjadi pelengkap saja dalam RKUHP, namun dapat dilaksanakan secara efektif,” ujar Anggara.

BACA JUGA  Kemenperin Bina Lebih dari 4 Ribu Santri Jadi Wirausaha Baru

Langkah ketiga, menurut  Anggara adalah perubahan pendekatan terhadap pengguna narkotika dari punitive menjadi kesehatan masyarakat. Dalam menangani pemasalahan peredaran gelap narkotika, aparat penegak hukum perlu memperhatikan secara khusus pengguna yang membutuhkan perawatan khusus melalui mekanisme rehabilitasi.

Sementara itu, menurut Ali Aranoval, Direktur CDS (Center for Detentions Studies) dalam kurun empat tahun, sejak dari tahun 2013 hingga 2017, overcrowding di Rutan dan Lapas di Indonesia terus meningkat. Presentase overcrowding di tahun 2013 mencapai 143 %, kemudian pada tahun 2014 mencapai 142 %, dan di tahun 2015 mencapai 147 % dan terus meningkat hingga 170 % di tahun 2016 dan tahun 2017. “Data terakhir pada bulan Agustus menunjukan jumlah total penghuni yang ada saat ini sebanyak 248.543 orang dengan kapasitas 124.953. Artinya, saat ini presentase overcrowding di Lapas dan Rutan di Indonesia sudah mencapai angka 199 % yang masuk dalam ketegori sebagai extreme overcrowding,” kata Ali.

Laporan : Windarto

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkini