Dirinya meminta para pengerah tenaga kerja yang mengajak tenaga kerja bekerja di luar negeri supaya jujur dan memiliki rasa tanggung jawab. Pemerintah tidak melarang, asal yang mengerahkan tenaga kerja ke luar negeri harus punya tanggung jawab yang besar. Menjamin mereka bisa bekerja dengan baik dan kembali dalam keadaan sehat
Gubernur Frans Lebu Raya, meminta Dinas Nakertrans NTT untuk membangun jaringan kerjasama dengan komponen industrial, yaitu baik dari asosiasi maupun corporate (perusahaan) secara harmonis. Mendorong terselenggara program transmigrasi lokal untuk memanfaatkan lahan perkebunan dan pertanian di NTT. Kepada pihak Kementerian Ketenagakerjaan RI, Lebu Raya mengharapkan bantuan fasilitas Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Tenaga Kerja Luar Negeri untuk dibuka di Kupang. ” Kami butuh bantuan Kementerian Ketenagakerjaan untuk membuka Balai Diklat Tenaga Kerja Luar Negeri “, ujarnya.
Khusus sektor transmigrasi, kata Lebu Raya, Pemprov NTT mengucapkan terima kasih kepada pemkab Sumba Timur dengan terbentuknya “ kawasan ekonomi khusus “, di Desa Melolo, Sumba Timur. ” Saya beharap Kabupaten yang lain juga bisa tetapkan kawasan ekonomi khusus bagi jalannya program transmigarasi di NTT “, pinta Lebu Raya.
Kepala Dinas Nakertrans NTT, Bruno Kupok, mengatakan rakor ini, mengikut sertakan pimpinan Nakertrans tingkat Kabupaten dan kota Se – NTT. Tujuannya tercapai adanya koordinasi dan sinkronisasi data, informasi dan komunikasi di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dalam menyatukan gerak langkah dalam menangani berbagai permasalahan di NTT.
Pejabat Kementerian yang hadir dalam rakor tersebut antara lain, Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri, R. Soes Hindharno, Direktur Bina Potensi Kawasan Transmigrasi, A. Eko Hascaryanto, Direktur Perencanaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Bambang Widiatmiko.
