oleh

NTT Jangan Jadi Daerah Pengiriman Peti Jenazah Lagi

Kupang.Porosnusantara – Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) selama ini menjadi daerah pengiriman peti jenazah dari Malaysia. Terhadap kondisi ini, Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya berjanji untuk mencari solusi terbaik agar kedepan tidak boleh ada lagi  NTT menerima peti jenazah lagi dan kedepan dirinya tidak mendengar ada pengiriman peti jenazah lagi.

Lebu Raya, mengatakan hal ini ketika membuka Rakor Bidang Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian tingkat provinsi NTT tahun 2018, di Hotel Naka, Kupang, Kamis (5/4/2018).
Gubernur Frans dihadapan pejabat Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI, menjelaskan persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal NTT, akhir – akhir ini menjadi topik pembicaraan dan pemberitaan di tingkat nasional. Dilihat dari sisi angkatan kerja di NTT, memang masih bermasalah karena diatas 50 persen masih berpendidikan Sekolah Dasar (SD). Pengangguran terbuka juga sekitar 3   persen dan juga pekerja informal masih menjadi persoalan.  Dijelaskannya, sektor tenaga kerja menjadi persoalan serius di NTT dengan adanya tenaga kerja ilegal.  ” Kita sedang mencari akar permasalahannya. Mengapa hal ini harus terjadi. Pemerintah provinsi (pemprov) NTT sedang mengambil langkah untuk membenahi regulasi dan kebijakan pelayanan kepada tenaga kerja supaya dapat bekerja di luar negeri secara legal “,  katanya.

BACA JUGA  Laporkan Pelanggaran Pemilu Dalam 7 Hari

Diakui Gubernur Frans, memang kenyataannya terdapat banyak tenaga kerja yang bepergian lewat jalur tidak sesuai prosedur dan ini harus dicarikan akar persoalannya. Mungkin ada masalah terkait ekonomi, soal kemiskinan atau soal lapangan dan kesempatan kerja sehingga jalan pintas itulah yang dipilih. ” Saya disalahkan dalam persoalan ini. Tapi selaku pimpinan daerah ini, saya yang bertanggung jawab.  Saya juga serius berupaya untuk mencegah supaya anak – anak saya jangan menjadi korban lagi.  Ada dana Desa dari Pemerintah Pusat yang besar, Juga Pemerintah Kabupaten memberikan melalui alokasi Dana Desa  (ADD). Apakah dana sebesar itu tidak bisa membuka lapangan kerja,  ini menjadi pertanyaan besar.  Padahal sudah digulirkan program padat karya untuk menyerap tenaga kerja di Desa “,  kata Frans.

BACA JUGA  Bupati Isaias Resmikan SPAM di Kampung Makimi, Warga Bersuka Cita

Dirinya meminta para pengerah tenaga kerja yang mengajak tenaga kerja bekerja di luar negeri supaya jujur dan memiliki rasa tanggung jawab. Pemerintah tidak melarang, asal yang mengerahkan tenaga kerja ke luar negeri harus punya tanggung jawab yang besar. Menjamin mereka bisa bekerja dengan baik dan kembali dalam keadaan sehat

Gubernur Frans Lebu Raya, meminta Dinas Nakertrans NTT untuk membangun jaringan kerjasama dengan komponen industrial, yaitu baik dari asosiasi maupun corporate (perusahaan) secara harmonis. Mendorong terselenggara program transmigrasi lokal untuk memanfaatkan lahan perkebunan dan pertanian di NTT. Kepada pihak Kementerian Ketenagakerjaan RI, Lebu Raya mengharapkan bantuan fasilitas Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Tenaga Kerja Luar Negeri untuk dibuka di Kupang. ” Kami butuh bantuan Kementerian Ketenagakerjaan untuk membuka Balai Diklat Tenaga Kerja Luar Negeri “,  ujarnya.
Khusus sektor transmigrasi, kata Lebu Raya, Pemprov NTT mengucapkan terima kasih kepada pemkab Sumba Timur dengan terbentuknya “ kawasan ekonomi khusus “, di Desa Melolo, Sumba Timur. ” Saya beharap Kabupaten yang lain juga bisa tetapkan kawasan ekonomi khusus bagi jalannya program transmigarasi di NTT “,  pinta Lebu Raya.

BACA JUGA  Berburu Peluang Usaha Di Pameran IFBC 2019

PETI

Kepala Dinas Nakertrans NTT, Bruno Kupok, mengatakan rakor ini, mengikut sertakan pimpinan Nakertrans tingkat Kabupaten dan kota Se – NTT. Tujuannya tercapai adanya koordinasi dan sinkronisasi data, informasi dan komunikasi di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dalam menyatukan gerak langkah dalam menangani berbagai permasalahan di NTT.
Pejabat Kementerian yang hadir dalam rakor tersebut antara lain, Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri, R. Soes Hindharno, Direktur Bina Potensi Kawasan Transmigrasi, A. Eko Hascaryanto, Direktur Perencanaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Bambang Widiatmiko.

 

( Laporan : Erni Amperawati )

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkini