KUPANG, POROS NUSANTARA – Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya meminta perhatian Walikota dan para Bupati se-NTT agar menjaga situasi di daerahnya masing-masing sehingga Pemilihan Gubernur dan Bupati pada sepuluh kabupaten di NTT dapat berjalan aman, lancar dan sukses. Pengalaman Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung yang sudah pernah laksanakan selama ini, diharapkan akan menjadikan Pilkada 2018 semakin baik. Permintaan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya disampaikan pada Rapat Kerja (Raker) Gubernur NTT dengan Walikota dan Bupati se-NTT Tahun 2017 di Aula Fernandez, Kantor Gubernur El Tari, Rabu (15/11).
Dalam Raker ini tema yang diusung adalah Bersama Membangun Indonesia di NTT. Gubernur Lebu Raya meminta para Walikota dan Bupati untuk membangun koordinasi dan melibatkan berbagai komponen seperti Forkompinda, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Menurut Lebu Raya, belajar dari pengalaman pilkada sebelumnya, perlu upaya pemetaaan dini terhadap titik-titik rawan dalam pelaksanaan pilkada nantinya. “Perhatikan secara cermat potensi gesekan yang terjadi sebelum pilkada sehingga dapat diantisipasi pengamanannya.
Pengalaman selama ini ada terjadi gesekan, namun segera dapat diatasi karena kerjasama yang baik di antara berbagai pihak,” jelas Gubernur dua periode tersebut. Lebih lanjut, Gubernur Lebu Raya mengharapkan agar sepuluh pemerintah kabupaten di NTT yang akan menyelenggarakan Pilkada 2018 untuk segera menyelesaikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten. Menurutnya, Pemerintah Provinsi NTT telah melakukan penandatanganan NPHD dengan KPUD dan Bawaslu Provinsi NTT. NPHD dengan KPUD Kabupaten sudah dilaksanakan oleh kesepuluh kabupaten, tetapi untuk Bawaslu Kabupaten, belum semua kepala daerahnya menandatangani Naskah Perjanjian ini. Dirinya berharap hal ini harus segera diselesaikan secepatnya.
Gubernur juga meminta agar Penyelenggara Pilkada memperhatikan kelayakan pemilih. Diharapkan perlu adanya kerjasama yang baik menyangkut data pemilih. Perekaman dan pendistribusian E-KTP diharapkan dapat diselesaikan secepatnya. “Data Pemilih sementara harus akurat sehingga tidak terjadi pendobelan. Masyarakat yang pergi jauh, pindah dan meninggal harus didata secara baik. Masyarakat kita lebih mementingkan urus kebun dan ternak daripada membaca data pemilih sementara yang ditempel di papan pengumuman. Karena itu, KPUD dengan instansi terkait harus terus menggiatkan sosialisasi,” harap Lebu Raya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga meminta perhatian dan dukungan dari Walikota dan Bupati se-NTT untuk mendukung berbagai proyek strategis nasional yang dilaksanakan di NTT seperti pembangunan bendungan, pos lintas batas antara negara, jembatan palmerah, proyek listrik, garam dan pariwisata. “Perlu kerjasama di antara kota/kabupaten se-NTT untuk meningkatkan ekonomi dan pariwisata di NTT. Kerjasama ini juga sangat dibutuhkan untuk mengatasi kemiskinan di NTT yang masih bersifat fluktuatif. Saya sudah mengirim undangan kepada Bapak Presiden RI agar beliau dapat menghadiri acara HUT NTT nanti, sekaligus meresmikan Bendungan Raknamo, Pos Lintas Batas Negara Motamasin dan Wini serta groundbreaking Jembatan Palmerah, Semen Kupang Indonesia dan Bendungan Temef,” pungkas Gubernur yang akan mengakhiri masa jabatannya pada Tahun 2018 itu.
Sementara itu Kepala Biro Pemerintahan Sekda NTT, Viktor Manek dalam laporannya mengungkapkan bahwa Raker Gubernur dengan para Walikota/Bupati se-NTT yang dilaksanakan setiap tahun itu, merupakan momentum untuk merefleksikan dan meneguhkan kembali komitmen bersama dalam membangun Provinsi NTT. “Raker ini bertujuan untuk menyatukan komitmen bersamamembangun Indonesia di NTT,” jelas Viktor Manek. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyerahkan Surat Keputusan Penegasan Perbatasan dari Menteri Dalam Negeri antara Kabupaten Flores Timur dan Sikka, Ende dan Nagekeo serta TTS dan TTU. Tampak hadir pada kesempatan tersebut Unsur Forkompinda Provinsi NTT, Walikota/Bupati se-NTT, unsur Forkompinda Kota/Kabupaten se-NTT, Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi NTT, insan pers dan undangan lainnya.
(Laporan : Erni Amperawati)
