oleh

TOKOH PEMUDA JATI SARI: “DEDI MULYADI TIDAK LAYAK NYALON GUBERNUR JAWA BARAT”

KARAWANG, POROS NUSANTARA – Tokoh Pemuda Kecamatan Jatisari, Kabupaten karawang menyampikan kepada poros nusantara, bahwa Dedi Mulyadi yang saat ini menjadi Bupati Purwakarta dinilai tidak layak mencalonkan gubernur jawa barat,  dikarenakan ia tidak mampu mengatasi perusahaan yang membuang limbah kesungai menuju bendungan barugbug, kabupaten karawang (13/09/17).

“Dedi Mulyadi tidak layak menjadi calon Gubernur Jawa Barat karena tidak becus mengurusi limbah yang ada di wilayah bendungan barugbug ini, karena perusahaan itu yang ada di wilayah Purwakarta, dia (Dedi Mulyadi) tidak bisa turun langsung ! saya tidak setuju Dedi Mulyadi calon Gubernur Jawa Barat, bila perlu boikot dedi Mulyadi jangan sampai jadi Gubernur. Masyarakat disini tidak mau Dedi Mulyadi menjadi Gubernur Jawa Barat”. Ujar Bedi Sukarya Ketua Forum Jatisari Bersatu.

BACA JUGA  Bakti Sosial Polres Jakarta Timur Dengan Semangat Promoter Wujudkan Masyarakat Yang Sehat, Aman, Damai dan Kondusif.

Selain itu bedi menilai bahwa dedi mulyadi membiarkan perusahaan yang ada di purwa karta membuang limbah kesungai, sehingga warga yang tinggal di hilir sungai secara langsung diracuni dengan air yang bau busuk “jangankan gurusin masyarakat se Jawa Barat, ngurusin beberapa perusahaan yang ada di kabupaten Purwakarta yang membuang limbah sembarangan tidak mampu” pungkasnya.

BACA JUGA  Mengurus SIM di Mall Detos Depok, Dapat Bonus Nasi Bungkus

dedi mulyadi karawang.1Dampak limbah yang dibuang  sungai ciherang dan sungai cilamaya Yang Sudah Puluhan Tahun ini berdampak pada kesehatan warga yang setiap hari diracuni oleh bau busuk air irigasi yang sudah terkontaminasi oleh limbah kiriman dari Kabupaten Purwakarta dan Subang.

Salah satu mantan pengamat Bendungan Barugbug(tidak disebutkan namanya) menjelaskan, bahwa air yang menuju bendungan Barugbug ini tercemar sejak tahun 1996 sampai sekarang “dulu air di sungai ini dapat dimanfaatkan oleh warga untuk mencuci pakaian, mandi bahkan buat minum dan memasak nasi namun kini air tersebut sudah tercemar sehingga tidak dapat digunakan lagi. Iapun menambahkan bahwa dirinya pernah mendengar disalah satu media bahwa kata Dedi Mulyadi, pencemaran di barugbug bukan kewenagannya namun kewenangan provinsi, pada hal rekomendasi awalnya ia yang bikin” ungkapnya.

BACA JUGA  Gandeng Kemenkumham Majukan Sektor Parekraf Terdampak Pandemi Covid-19.

(Laporan : Dmn Hr)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar

  1. Air sumber kehidupan, kok dicemari.
    sama saja meracuni warga di daerah tersebut. Apa lebih menomor satukan uang ketimbang kesehatan warga dan ekosistem? Kalo seperti itu selayaknya tidak harus jadi pemimpin, masih banyak ada yang lebih kompeten. Terimakasih

Berita Terkini