JAKARTA,Poeosnusantara.co.id — Ketua Umum Pemuda Nusantara Berkeadilan, Kanda Don, mendesak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengevaluasi kinerja Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, menyusul ketidakhadiran pejabat tersebut dalam dialog publik mengenai reformasi birokrasi digital yang digelar bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, Rabu (28/10/2026).
Kanda Don menilai ketidakhadiran Kepala BKD dalam agenda tersebut perlu mendapat penjelasan, terlebih menurut keterangannya, kegiatan itu telah memperoleh disposisi dari Gubernur DKI Jakarta untuk ditindaklanjuti oleh instansi terkait.
“Kami sangat menyayangkan tidak adanya konfirmasi dari Kepala BKD maupun jajarannya mengenai kehadiran dalam kegiatan ini. Padahal, kami ingin menyampaikan gagasan dan naskah akademik tentang bagaimana reformasi birokrasi digital dapat dilaksanakan di Jakarta,” ujar Kanda Don dalam wawancara di Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Menurut Kanda Don, gerakan Pemuda Nusantara Berkeadilan bukanlah gerakan spontan yang muncul tanpa persiapan. Gagasan tersebut, kata dia, telah dirancang beberapa hari sebelumnya karena adanya kebutuhan mendesak untuk mendorong pembenahan tata kelola birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Ia menjelaskan, dialog publik itu dirancang sebagai ruang untuk menyampaikan masukan kepada Gubernur DKI Jakarta beserta jajarannya, khususnya BKD, terkait penilaian kinerja pegawai, evaluasi birokrasi, akuntabilitas penggunaan anggaran, dan penerapan sistem digital dalam tata kelola pemerintahan.
Kanda Don juga mengapresiasi pihak Kementerian Hukum yang menurutnya telah menyiapkan narasumber, bahan presentasi, serta materi mengenai reformasi digital untuk mendukung pembahasan tersebut.
