Namun, ia menyayangkan pihak BKD tidak memberikan konfirmasi kehadiran hingga waktu kegiatan yang dijadwalkan. Kanda Don menyebut pihak penyelenggara masih menunggu konfirmasi hingga sore hari.
“Kami ingin berdialog dan menyampaikan gagasan secara konstruktif. Karena itu, kami mempertanyakan mengapa tidak ada konfirmasi dari pihak BKD, padahal agenda ini dimaksudkan untuk membahas perbaikan birokrasi,” katanya.
Desak Evaluasi Kinerja dan Akuntabilitas BKD
Atas kejadian tersebut, Kanda Don menyampaikan tuntutan agar Gubernur DKI Jakarta mengevaluasi Kepala BKD beserta jajaran terkait. Ia bahkan meminta agar pejabat tersebut dicopot apabila hasil evaluasi membuktikan adanya kegagalan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Selain persoalan ketidakhadiran dalam dialog publik, Kanda Don menyoroti pentingnya evaluasi terhadap sistem penilaian kinerja aparatur, pengawasan internal, serta akuntabilitas penggunaan anggaran di lingkungan BKD.
Menurut dia, reformasi birokrasi digital tidak cukup hanya dengan menerapkan teknologi. Perubahan tersebut juga harus disertai transparansi, pengawasan, dan mekanisme evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka ruang bagi masyarakat dan kelompok pemuda untuk menyampaikan masukan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kanda Don menilai persoalan pengawasan dan tindak lanjut terhadap pelanggaran menjadi bagian penting dalam upaya membangun birokrasi yang akuntabel dan responsif terhadap kepentingan masyarakat.
Minta Gubernur Berikan Penjelasan
Kanda Don berharap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian terhadap aspirasi yang disampaikan Pemuda Nusantara Berkeadilan. Ia menilai koordinasi antarinstansi dan tindak lanjut atas arahan pimpinan daerah perlu berjalan secara efektif.
Menurutnya, momentum Hari Sumpah Pemuda seharusnya menjadi pengingat bagi pemerintah dan generasi muda untuk bersama-sama mendorong perubahan, termasuk dalam pembenahan sistem birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Kami sebagai warga Jakarta berharap pemerintah benar-benar memperhatikan aspirasi masyarakat. Reformasi birokrasi digital harus dilaksanakan dengan keseriusan, keterbukaan, dan tanggung jawab,” tegasnya.
