Porosnusantara.co.id| JAKARTA — Aliansi masyarakat sipil yang tergabung dalam Forum Aliansi Masyarakat Antikorupsi (FORMASI), Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM), serta Relawan Prabowo 08 mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menggelar aksi unjuk rasa.
Aksi ini digelar sebagai bentuk dukungan sekaligus desakan tegas agar KPK bertindak berani dan profesional dalam menangani kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Ketua Umum Formasi, Bang Jalih Pitoeng, menyatakan bahwa kasus dugaan korupsi di Kementerian ATR/BPN—khususnya yang melibatkan BPN Bogor—telah menyita perhatian publik setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan menetapkan delapan orang tersangka.
Dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi, terungkap adanya keterlibatan pihak-pihak yang disinyalir merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Namun, koalisi menilai sikap Nusron Wahid yang telah dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum.
”Ini sudah dua kali panggilan dan dua kali mangkir. Kami tidak ingin mengintervensi atau mengajari KPK tentang aturan hukum, tetapi karena beliau sudah dua kali tidak hadir, maka kami mendukung penuh KPK untuk segera melakukan jemput paksa,” tegas Bang Jalih Pitoeng di depan Gedung KPK, Jakarta.
Dalam aksi tersebut, perwakilan massa berniat menemui langsung jajaran Pimpinan/Komisioner KPK untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Kendati para komisioner sedang tidak berada di tempat, massa aksi memilih tertib dan menghormati proses yang berjalan di lembaga antirasuah tersebut.
Koalisi menargetkan momentum “Jumat Keramat” minggu ini sebagai pembuktian ketegasan KPK. Jika KPK belum juga menetapkan status hukum atau menjemput paksa Nusron Wahid, koalisi mengancam akan menggelar aksi gelombang yang lebih besar dengan menggalang konsolidasi lintas elemen.
