Ketua Perpukadesi Soroti Ketimpangan Hukum, Usulkan Kajian Ulang Sistem Pilkada
JAKARTA —Porosnusantara co id. Ketua Perpukadesi, Jenderal TNI (Purn) Bibit Waluyo, menyoroti sejumlah isu krusial yang akan menjadi perhatian organisasinya, mulai dari sistem pemilihan kepala daerah hingga persoalan penegakan hukum di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan usai pengukuhan pengurus Perpukadesi di Jakarta, Senin (4/5/2026).
Bibit mengungkapkan bahwa Perpukadesi saat ini tengah diminta untuk memberikan masukan terkait arah kebijakan pelaksanaan pilkada ke depan, termasuk kemungkinan perubahan mekanisme pemilihan.
“Beberapa hal di antaranya tentang penyelenggaraan pilkada ke depan itu seperti apa yang baik? Diselenggarakan di DPR atau diselenggarakan langsung? Kita diminta pendapat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa masukan tersebut akan disusun melalui pembahasan bersama para anggota sebelum diserahkan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan.
“Hasil dari diskusi itu nanti akan kita serahkan kepada Pak Mendagri sebagai bahan pertimbangan ke depan,” katanya.
Selain isu pilkada, Bibit juga menyoroti praktik penegakan hukum yang dinilainya masih belum berjalan secara adil dan merata.
“Penegakan hukum yang kita rasakan sampai hari ini kan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Seperti-seperti itu harusnya seperti apa. Jangan pilih kasih,” tegasnya.
Menurutnya, ketimpangan dalam penegakan hukum berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara jika tidak segera dibenahi.
“Kalau penegakan hukum ini tidak ditegakkan dengan baik, tidak proporsional, itu akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat,” lanjut Bibit.
Lebih lanjut, ia menilai pengalaman para mantan kepala daerah yang tergabung dalam Perpukadesi dapat menjadi referensi penting dalam merumuskan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi saat ini.
