Porosnusantara.co.id | Jakarta — Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialis (Perisai) bersama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) memberikan sikap terkait pelaksanaan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 yang akan dipusatkan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada 1 Mei 2026.
Sejumlah serikat buruh dijadwalkan akan menggelar peringatan May Day di Monas dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto.
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Perisai sekaligus Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria, Saifullah Wathoni, menegaskan bahwa kehadiran serikat buruh bersama kepala negara merupakan hak masing-masing organisasi.
Namun demikian, ia menekankan bahwa hakikat May Day tidak boleh bergeser dari makna perjuangan.
“May Day itu harus tetap menjadi bentuk perlawanan, bukan berubah menjadi pesta pora di tengah kondisi rakyat seperti sekarang,” ujar Wathoni dalam konferensi pers di Sekretariat GMNI Jakarta Selatan, Kamis (30/4/2026).
Wathoni juga menegaskan bahwa Hari Buruh Internasional bukan hanya milik buruh, tetapi milik seluruh rakyat yang merasa tertindas dan terdampak ketidakadilan sosial.
Menurutnya, seluruh elemen masyarakat yang merasakan ketidakadilan memiliki hak untuk turut serta dalam momentum May Day.
Ia juga menyampaikan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari ekspresi politik rakyat.
“Rakyat harus bersuara dan meminta pertanggungjawaban atas kondisi yang terjadi saat ini, baik petani, buruh, mahasiswa, maupun masyarakat kota,” ujarnya.
Terkait pemindahan lokasi aksi oleh sejumlah serikat buruh dari Gedung DPR ke Monas, Perisai menyatakan tidak mempermasalahkan keputusan tersebut.
“Silakan saja, itu pilihan masing-masing organisasi. Namun kami tetap mengajak rakyat untuk menyuarakan sikap kritis di Hari Buruh,” tambahnya.
Meski demikian, Wathoni menyayangkan jika momentum May Day digunakan dalam bentuk perayaan yang dianggap berlebihan.
Sementara itu, perwakilan GMNI DKI Jakarta, Deodatus Sunda Se, menilai setiap organisasi memiliki hak menentukan sikapnya masing-masing dalam peringatan May Day.
Ia mengingatkan agar tidak terjadi stigma terhadap kelompok massa aksi di lokasi berbeda.
“Jangan sampai ada narasi yang menyudutkan atau menstigma salah satu kelompok aksi sebagai rusuh. Semua harus dipandang secara adil,” katanya.
Deodatus juga menegaskan bahwa aksi yang dilakukan bertujuan menyuarakan kritik terhadap kebijakan negara yang dinilai belum menjawab persoalan rakyat.
