Porosnusantara.co.id | Jakarta, 10 November 2025 — Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menegaskan bahwa semangat Hari Pahlawan tahun ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia di luar negeri.
Menurutnya, program-program seperti bantuan hukum bagi pekerja migran yang mengalami eksploitasi dan pelatihan pendidikan vokasi akan terus ditingkatkan sebagai bentuk “perjuangan modern” demi kesejahteraan warga negara.
“Politik perlindungan pekerja migran adalah perjuangan kemanusiaan. Program bantuan hukum dan pelatihan vokasi akan terus diperluas sebagai bentuk perjuangan modern untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Mukhtarudin, Senin (10/11/2025).
Ia juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menjadikan peringatan Hari Pahlawan sebagai momen refleksi atas jasa para pejuang kemerdekaan, sekaligus pengingat bahwa kebahagiaan dan kemerdekaan bangsa diraih melalui pengorbanan besar para pahlawan.
“Jadikan momentum Hari Pahlawan Nasional sebagai pengingat bahwa kebahagiaan diraih dengan pengorbanan besar,” tuturnya.
Hari Pahlawan yang diperingati setiap 10 November merujuk pada Pertempuran Surabaya 1945, peristiwa bersejarah yang menjadi simbol keberanian rakyat Indonesia melawan penjajahan Belanda dan sekutunya. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1945, Hari Pahlawan ditetapkan sebagai hari nasional untuk menghormati jasa para pejuang kemerdekaan, yang setiap tahunnya diperingati melalui upacara, doa bersama, dan kegiatan edukatif di berbagai daerah.
Menteri Mukhtarudin menekankan bahwa semangat kepahlawanan tidak boleh berhenti pada seremoni tahunan, tetapi harus dihidupkan dalam keseharian, terutama dalam menghadapi tantangan bangsa modern.
“Momen ini menjadi kesempatan emas untuk merefleksikan arti perjuangan. Para pekerja migran yang sering menghadapi tantangan di negeri orang harus meneladani ketangguhan para pahlawan. Pengorbanan mereka mengajarkan kita untuk bangkit dari kesulitan demi masa depan yang lebih baik,” ujarnya.
Dalam konteks Kementerian P2MI, Mukhtarudin mengaitkan nilai-nilai kepahlawanan dengan upaya sistematis pemerintah untuk melindungi dan memberdayakan pekerja migran Indonesia. Ia menegaskan bahwa peningkatan akses bantuan hukum, penyediaan pelatihan vokasi, serta perluasan jaringan perlindungan sosial di negara penempatan merupakan bentuk konkret perjuangan modern yang berorientasi pada kesejahteraan dan martabat warga negara.
