Porosnusantara.co.id | Rokan Hilir — SMPN 6 Bangko Pusako Satu Atap kini menjadi sorotan publik setelah terungkap adanya sejumlah anggaran fantastis pada pos perpustakaan dan pemeliharaan sarana prasarana sekolah dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2022–2024.
Berdasarkan data yang ditemukan, pos pengembangan perpustakaan pada tahun 2023–2024 tercatat mencapai Rp146 juta. Sementara itu, pos pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah di periode yang sama menelan biaya hingga Rp250 juta.
Selain itu, adanya pembayaran gaji honor sekolah pada tahun 2023 senilai 72 juta, pada tahun 2024 senilai 80 juta, dan pada tahun 2025 tahap satu senilai 45 juta. Sementara data yang ditemukan, jumlah tenaga honorer di SMPN 6 Bangko Pusako Satu Atap sebanyak 5 orang saat ini.
Besarnya nilai tersebut menimbulkan dugaan pembengkakan anggaran yang patut diaudit secara menyeluruh.
Menanggapi hal ini, publik mendorong Kejaksaan Negeri Rokan Hilir untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Sekolah dan Bendahara BOS SMPN 6 Bangko Pusako Satu Atap. Langkah ini dinilai penting guna memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan mutu pengelolaan dana pendidikan di satuan pendidikan tersebut.
Dugaan anggaran yang membengkak ini menambah daftar panjang persoalan pengelolaan dana BOS dilingkungan sekolah negeri, sekaligus menjadi sinyal lemahnya sistem pengawasan internal di sektor pendidikan.
Kepala Sekolah ketika dikonfirmasi melalui via whatsapp tidak memberikan tanggapan apapun alias bungkam. Beberapa kali dikonfirmasi, Bersangkutan hanya membaca pesan sampai berita ini diterbitkan.
