Porosnusantara.co.id | Jakarta, 2 Oktober 2025 – Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) kubu Ketua Umum Ir. Ali Wongso Sinaga menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Gedung Kementerian Hukum (Kemenhum) RI, Jakarta.
Aksi ini digelar sebagai bentuk protes atas terbitnya Surat Keputusan (SK) Menkumham Nomor AHU-0001556.AH.01.08 Tahun 2025 yang menetapkan M. Misbakhun sebagai pimpinan SOKSI.
Menurut Ali Wongso, SK tersebut dianggap cacat hukum karena telah “mencuri” legalitas SOKSI yang sah berdasarkan keputusan Kemenhum Ri tahun 2016, 2018, dan 2023 (Nomor: AHU-0000578.AH.01.08 Tahun 2023).
Ia menegaskan, SOKSI di bawah kepemimpinannya memiliki legitimasi yang sah sejak lama dan tidak ada kaitan hukum maupun struktural dengan organisasi bernama DEPINAS SOKSI yang dipimpin Misbakhun.
“Pembobolan blokir akses sistem administrasi badan hukum di Kemenkumham adalah pelanggaran serius. Itu hanya bisa dibuka jika diminta langsung oleh saya selaku Ketua Umum SOKSI. Namun kenyataannya, legalitas ini justru disalahgunakan oleh oknum di Kemenkumham bersama pihak luar,” ujar Ali Wongso dalam keterangannya.
Ali Wongso menuding Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Dirjen AHU Widodo, serta pihak notaris terlibat dalam praktik yang ia sebut sebagai “premanisme politik” demi kepentingan Misbakhun dengan dukungan sejumlah elit politik Partai Golkar.
SOKSI kubu Ali Wongso menyampaikan tiga tuntutan utama:
-
Mencabut SK Menkumham Nomor AHU-0001556.AH.01.08 Tahun 2025 atas nama Misbakhun.
-
Mengecam keras Menteri Hukum dan Dirjen AHU beserta oknum yang diduga membobol sistem administrasi hukum.
-
Meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi bahkan mencopot Menteri Hukum dan Dirjen AHU karena dianggap gagal menjaga integritas hukum serta merusak kredibilitas pemerintahan.
Namun, aksi damai tersebut sempat diwarnai ketegangan. Di lokasi yang sama, kubu Misbakhun juga menggelar aksi.
Kedua massa sempat bentrok, di mana terjadi aksi saling dorong, penyerangan fisik, hingga perusakan atribut.
Beberapa bendera SOKSI kubu Ali Wongso dirusak, bahkan mobil komando mereka sempat dinaiki massa lawan.
Beberapa media yang meliput berhasil merekam insiden ini.
Polisi segera turun tangan melerai dan memediasi kedua kubu agar bentrokan tidak berlanjut.
Di sela mediasi, Wakil Ketua Umum Gerakan Perempuan SOKSI (GPS), Netty Manurung, naik ke mobil komando dan berorasi.
Ia menegaskan bahwa siapa pun yang terlibat dalam pencurian legalitas organisasi, termasuk pejabat Kemenkumham, harus bertanggung jawab.
