Jakarta, 25 Agustus 2025 – Unjuk rasa ribuan orang di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/08), berakhir ricuh setelah aparat kepolisian membubarkan massa dengan gas air mata dan semprotan air. Aksi yang berlangsung sejak siang ini dipicu oleh isu gaji dan tunjangan anggota DPR yang disebut mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan.
Kericuhan pertama terjadi sekitar pukul 12.45 WIB ketika massa yang berorasi di depan gedung DPR dihalau aparat. Polisi menembakkan gas air mata dan water cannon ke arah demonstran. Hingga pukul 13.30 WIB, bentrokan terus terjadi di depan gedung DPR, sementara massa berusaha bertahan dengan melempar botol plastik ke arah petugas.
Massa Bertambah, Aksi Meluas ke Belakang DPR
Sekitar pukul 14.00 WIB, kelompok massa lain muncul di pintu belakang DPR. Mereka melempar batu ke arah pos satuan pengamanan dan bahkan membakar sebuah sepeda motor. Polisi kembali menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa.
Pantauan awak media di lapangan menunjukkan, hingga pukul 16.00 WIB, aparat Brimob telah menembakkan lebih dari lima kali gas air mata dalam rentang setengah jam. Massa dipukul mundur ke arah Stasiun Palmerah dan Gelora Bung Karno (GBK). Banyak demonstran terlihat berlindung di kawasan Senayan Park, dengan kondisi mata perih, batuk-batuk, dan kepanikan akibat paparan gas.
“Pak, yang ditembak harus anggota DPR, bukan kami!” teriak salah satu pendemo di tengah kepulan gas air mata.
Elemen Massa Beragam: Mahasiswa, Buruh, hingga Ojek Daring
Aksi ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, buruh, hingga pengemudi ojek daring. Danar, mahasiswa sebuah perguruan tinggi swasta di Jakarta, mengatakan dirinya datang sebagai warga negara biasa.
“Apakah kita bisa menerima di saat masyarakat kena PHK, gaji anggota DPR justru ratusan juta?” katanya kepada wartawan.
Senada, Alfin, pengemudi ojek daring asal Cijantung, menuntut pembubaran DPR. “Kami susah cari uang, tapi DPR gajinya besar sekali. Kebijakan yang dibuat tidak mendukung rakyat,” ujarnya.
Rahmini, buruh pabrik asal Cikarang, bahkan rela membolos kerja demi mengikuti aksi ini. “Begitu saya tahu DPR dapat gaji dan tunjangan macam-macam, saya marah. DPR bubarkan saja, tidak mencerminkan kepentingan rakyat,” tegasnya.
